Presiden Jokowi Geram Kementerian Doyan Impor Pakai Uang Negara

Presiden Joko Widodo geram karena banyak pemerintah pusat dan daerah membeli produk impor dengan menggunakan APBN/APBD. Ia menegaskan akan memberikan sanksi bagi mereka yang masih doyan impor. 

"Kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, provinsi, kota, kabupaten, semuanya, paingot itu e-katalog beli!" tegas Jokowi. 

Sanksi akan diberikan ke kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD yang masih impor pakai uang APBN, APBD, dan BUMN. Jokowi memerintahkan Menko Maritim dan Investasi menyimpulkan lebih detail sanksi tersebut.

Kebijakan pembelian produk Indonesia dibuat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di tengah kondisi global yang tidak pasti. 

Ia menegaskan, dalam setahun terakhir, produk dalam negeri yang masuk e-katalog melonjak dari 50 ribu menjadi 3,4 juta. Namun, kenaikan itu sia-sia jika tidak ada peningkatan yang signifikan dalam penggunaan produknya. 

Ia menargetkan belanja produk dalam negeri 2023 sebesar 95?ri batas pengeluaran tertinggi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.