Berkoalisi dalam konteks politik barangkali sama artinya dengan menjalin persahabatan dalam konteks sosial. Dalam perspektif itulah mungkin kita bisa memaknai pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan elite parpol koalisi pendukung pemerintah. Jokowi ingin mengajak elemen bangsa, setidaknya para pendukungnya yang diwakili parpol koalisi, untuk bergotong royong dan menajamkan fokus demi menuntaskan persoalan yang masih menggantung di depan mata, yakni pandemi covid-19.
Makna berikutnya dari pertemuan di Istana Negara itu ialah penggalangan kekuatan. Masuknya anggota baru dalam barisan koalisi itu, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), secara positif bisa dibaca sebagai upaya Jokowi untuk menambah kekuatan, terutama dalam upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi. Sorotan lain ialah terkait koordinasi. Perbedaan politik, entah itu antara anggota koalisi di pemerintah pusat atau antara pemerintah pusat dan daerah tak semestinya membuat koordinasi menjadi lamban, bahkan mampet. Ada dugaan koordinasi yang lemah dan otonomi daerah membuat proses pengambilan keputusan, terutama di masa darurat covid-19 menjadi lelet dan tidak efektif.
