Jakarta: Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera melakukan divestasi atas PT Vale Indonesia Tbk (INCO), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian ESDM, sejumlah anggota DPR menyatakan pentingnya divestasi Vale Indonesia sebelum masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir.
Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar mengatakan terlaksananya divestasi 51 persen saham Vale Indonesia akan menjadi catatan sejarah di era Jokowi karena berhasil membawa pulang nikel Tanah Air. Kesuksesan yang serupa pernah ditorehkan melalui divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia.
"Besar harapan kami DPR, ESDM, dan kepemimpinan Jokowi, kembali membuat prestasi bukan hanya pada Freeport tetapi juga Vale Indonesia. Ini akan menjadi catatan sejarah, 51 persen tertuang dalam kepemimpinan Jokowi," kata Gunhar, dikutip dari Mediaindonesia.com, Selasa, 6 Juni 2023.
Seperti diketahui divestasi yang akan dilakukan INCO untuk memenuhi persyaratan perpanjangan IUPK adalah 11 persen. Dengan begitu nantinya komposisi kepemilikan 31 persen Pemerintah Indonesia melalui MIND ID, 20,7 persen publik, dan sisanya masih dimiliki oleh Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining.
Namun angka 11 persen dirasa tidak cukup untuk membuat Indonesia menjadi mayoritas. Pasalnya, 20 persen saham yang dilepas ke publik pun dimiliki oleh lembaga asing melalui transaksi saham, bukan investor Tanah Air. "Informasinya 20 persen itu (saham publik) bukan dimiliki pasar domestik tapi menjadi cangkang," tuturnya.
"Jadi yang punya mereka-mereka juga, bahkan terindikasi ada dana pensiun Sumitomo. Padahal mereka juga punya saham di sana. Jadi kalau negara mau kuasai, mau melanjutkan legacy Presiden Jokowi seperti Blok Rokan, saya berharap sebelum Presiden mengakhiri masa jabatannya bisa ditambahkan satu lagi, yakni Vale Indonesia dikuasai negara," tambah Gunhar.
Dengan kepemilikan mayoritas oleh pemerintah maka Indonesia memiliki kemandirian dalam memanfaatkan cadangan nikel terbesar untuk kepentingan masyarakat. Apalagi, pemerintah memiliki rencana besar untuk ekosistem kendaraan listrik, yang membutuhkan nikel sebagai bahan baku baterai.
Pentingnya posisi pemerintah dalam divestasi perusahaan berkode saham INCO ini, juga diutarakan oleh Anggota dari Fraksi Gerindra Ranson Siagian. Dia menegaskan pentingnya pemerintah melalui BUMN, dalam hal ini MIND ID, memiliki hak suara dalam membuat keputusan.
"Kalau MIND ID punya saham 40 persen saja sudah bisa membuat keputusan, artinya memengaruhi keputusan strategis Vale Indonesia. Jadi proses penggantian KK ke IUPK ini harus ditekan untuk kepentingan bangsa dan masa depan," pungkas Ranson.
