Jakarta: Sinyal Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi pendamping Anies Baswedan dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin kuat. Itu ditandai dengan rangkaian pertemuan yang dilakukan pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di Kepualauan Seribu pada Jumat, 26 Mei 2023, dan pertemuan Anies dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono maupun AHY di Pacitan, Jawa Timur.
Peneliti senior Pusat Riset Politik (PRP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor berpendapat, pertemuan pimpinan KPP yang dijamu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh digelar untuk mengintensifkan pembahasan jelang pengumuman bakal calon wakil presiden. Adapun pertemuan antara Anies, SBY, dan AHY di Pacitan hari ini, Kamis, 1 Juni 2023 memperkuat sinyalemen pendamping Anies.
"Sebetulnya ini (pertemuan di Pacitan) suatu gesture yang makin mengarah ya, bahwa peluang (AHY) itu cukup besar saat ini dari beberapa calon yang ada," jelas Firman kepada Media Indonesia.
AHY, lanjut Firman, berpotensi sebagai bakal calon wakil presiden karena memiliki mesin partai yang dapat dimobilisasi. Hal itu menjadi kelebihan AHY ketimbang tokoh lainnya untuk mendampingi Anies.
Selain itu, AHY juga belum pernah terpapar rezim pemerintahan Joko Widodo. Sehingga memiliki komitmen pembaharuan yang sama dengan Anies.
Dihubungi terpisah, Direktur Ekeskutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana berpendapat AHY berpeluang besar mendampingi Anies. Pendapatnya itu didasarkan pada pilihan rasional dan persepsi publik serta hasil survei yang menempatkan AHY di urutan atas.
AHY dinilai unggul dari cawapres lainnya. Seperti Khofifah Indar Parawansa dan Ahmad Heryawan.
"Sehinga kemudian, harusnya cawapres itu punya daya ungkit terhadap capresnya, jadi bukan untuk melemahkan. Sehingga dari sisi itu memang AHY layak kalau mau diposisikan sebagai cawapresnya Anies," terang Adit.
Pengajar ilmu politik di Universitas Indonesia itu juga mengatakan, pertemuan Surya Paloh di Kepualauan Seribu dengan pimpinan KPP merupakan bentuk konsolidasi koalisi. Terlebih, NasDem saat ini sedang dirundung masalah dengan ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekretaris Jenderal Johnny G Plate sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.
