Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana menerapkan jalan berbayar elektronik (ERP). Nantinya kendaraan yang melintas di jalan yang diterapkan ERP harus membayar. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan.
Penerapan ERP berlaku untuk motor dan mobil dengan harga Rp5 ribu-Rp19 ribu. Sistem ini juga diperkirakan untuk mengurangi jumlah pengemudi motor di Ibu Kota. Menurut Polda Metro Jaya, angka kecelakaan lalu lintas didominasi pengendara motor. Berdasarkan data Komite Penghapusan Bensin Bertimbel, motor menyumbang 44,5% polusi udara, sedangkan mobil 14,2%.
ERP nantinya akan berlaku setiap hari dari pukul 05.00-22.00. Dalam rancangan peraturan daerah pengendalian lalu lintas elektronik, ERP akan dilaksanakan di 25 ruas jalan. Namun, kawasan yang diterapkan ERP harus sesuai dengan kriteria.
Adapun kendaraan yang bebas ERP, motor listrik, angkutan umum, kendaraan dinas operasional instansi pemerintah dan TNI-Polri kecuali berpelat hitam, ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran.
Rencana penerapan ERP di Jakarta dinilai warganet belum tepat. Berdasarkan polling di akun Twitter Metro TV, 68% orang mengganggap belum tepat. Ketua Fraksi PKS Achmad Yani juga menyebut penerapan ERP saat ini belum tepat karena perekonomian masyarakat belum pulih.
