NEWSTICKER

Bedah Editorial MI: Mencegah Survei Abal-Abal

28 November 2022 07:49

Kualitas pemilihan umum ditentukan seberapa bermutu produk hukum dan implementasinya oleh Komisi Pemilihan Umum. Sebagai lembaga satu-satunya yang memiliki otoritas penyelenggaraan pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU harus menjaga muruah pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan yang demokratis. 

Salah satu yang memengaruhi opini publik dalam memilih calon pemimpin bangsa, baik eksekutif maupun legislatif, ialah survei yang dilakukan lembaga survei. Dua tahun menjelang Pemilu 2024, mereka membuat riuh ruang publik dengan memaparkan hasil survei tentang elektabilitas sejumlah figur yang dianggap layak menjadi calon presiden untuk menggantikan Presiden Joko Widodo. 

Mereka berlomba setiap minggu mengungkapkan hasil survei. Alhasil, publik pun bertanya-tanya dari mana mereka memperoleh pendanaan untuk survei yang notabene merogoh kocek yang cukup dalam untuk mendapatkan hasil survei yang representatif secara metodologis.

KPU harus tegas terhadap lembaga survei. Bila terdapat kecurigaan atau laporan pengaduan masyarakat terhadap lembaga survei tertentu terkait dengan pelanggaran etika survei, seperti metodologi atau sumber dana yang tak jelas, lembaga itu harus segera diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

Masyarakat tidak boleh dicekoki lembaga survei yang memiliki kepentingan jangka pendek. PKPU jangan menjadi macan kertas. PKPU itu harus mampu mencegah survei abal-abal, survei yang bisa dibeli.