NEWSTICKER

DPR Setujui Revisi UU IKN untuk Genjot Investasi

1 December 2022 15:31

DPR menyetujui usulan pemerintah merevisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) untuk memermudah pengumpulan dana investasi dan implementasinya di pembangunan ibu kota negara baru. Revisi Undang-Undang ini tidak menghambat proses pembangunan yang sudah berjalan.

Minat investor untuk menanamkan modal di proyek pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia meningkat tinggi, setelah dilakukan jajak pasar. Untuk itu pemerintah mengusulkan revisi Undang-Undang IKN untuk memermudah pegnumpulan dana investasi. 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut, revisi Undang-Undang IKN diperlukan agar implementasinya tepat dan pengumpulan dana lebih mudah. Sehingga Badan Legislasi DPR telah menyetujui revisi Undang-Undang IKN.
 
Meski pemerintah mengusulkan Undang-Undang IKN Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan IKN tetap berlanjut dan pembangunan kompleks istana dan pemerintahan dilakukan mulai bulan Desember 2022. Presiden Jokowi menegaskan, pembangunan IKN bertujuan untuk membangun budaya bekerja dengan cara baru dan pola pikir baru mengenai kepemerintahan.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan untuk membuka lagi kawasan 1B dan 1C untuk menampung para investor. Kawasan ini meliputi daerah-daerah wisata, pusat perekonomian, pusat pendidikan dan fasilitas kesehatan. Minat investor meningkat hingga 39 kali lipat dari area-area yang disiapkan pada tahap pertama yakni wilayah 1A atau wilayah inti untuk istana kepresidenan dan sejumlah kementerian dan lembaga.