NEWSTICKER

Bedah Editorial MI: Jalan Tengah Polemik Upah

5 December 2022 09:44

Setelah diwarnai tarik ulur yang cukup sengit, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan kenaikan upah minimum 2023 maksimal 10%.

Kenaikan upah tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Pada 28 November 2022, para gubernur pun telah mengumumkan upah minimum provinsi (UMP). 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengajak semua pihak untuk menaati dan mengimplementasikan keputusan gubernur terkait UMP 2023. Ia juga mendorong semua pihak memperkuat dialog sosial agar implementasi UMP 2023 berjalan dengan baik dan kondusif. 

Pemerintah berpandangan bahwa formula pengupahan yang berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 merupakan jalan tengah, baik bagi pekerja/buruh maupun pengusaha. Karena, selain daya beli, pada formula tersebut juga terkandung kontribusi ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Selain formula penghitungan UMP, Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 juga mengatur batas waktu penetapan UMP 2023. Untuk UMP ditetapkan selambat-lambatnya pada 28 November 2022. Adapun upah minimum kabupaten/kota (UMK) ditetapkan selambat-lambatnya pada 7 Desember 2022. 

Keputusan pemerintah yang menetapkan pengupahan berdasarkan Permenaker tersebut tentu belum memuaskan semua pihak, yakni pengusaha dan buruh. Pengusaha menilai penetapan upah tersebut memberatkan mereka karena terlalu besar maksimal 10?ngan kenaikan rata-rata 7,5%.

Sumber: Media Indonesia