Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. (DPR RI)
Jakarta: Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk berhati-hati dalam menyampaikan opini, khususnya terkait konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina.
"Posisi Indonesia dalam konflik ini sudah jelas, apalagi dalam Sidang Umum PBB Februari 2023 lalu, Indonesia termasuk ke dalam 141 negara yang menentang invasi Rusia ke Ukraina dan mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina," sebut Meutya, dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Senin, 5 Juni 2023.
Ketua DPP Partai Golkar ini pun menyebut Resolusi PBB telah dikeluarkan, dan Indonesia menyetujui resolusi yang meminta Rusia mengakhiri permusuhan dengan Ukraina dan menarik mundur pasukannya dari Ukraina.
"Indonesia mendukung resolusi yang menjunjung tinggi penegakan Rule of Law, khususnya Piagam PBB, Hukum Internasional dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia," kata Meutya.
"Sebagai negara yang menganut Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Indonesia terus mendorong dialog dan diplomasi antara Ukraina dan Rusia melalui berbagai forum multilateral, serta meminta negara-negara di dunia menyerukan penghentian perang di Ukraina agar tidak berakhir pada konflik berbahaya seperti perang nuklir yang bisa mengancam keberlangsungan hidup umat manusia," pungkas Meutya,
Sebelumnya pada forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu 3 Juni, Menhan Prabowo mengusulkan Resolusi Perdamaian untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina, yang diantaranya meminta kedua belah pihak segera menarik mundur pasukan dari posisi masing-masing sejauh 15 kilometer dari garis depan ke zona demiliterisasi yang baru dan meminta PBB mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah yang menjadi sengketa.
Menanggapi usulan resolusi tersebut, Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, menyebut proposal Indonesia sebagai sesuatu yang berasal dari, Rusia bukan dari Indonesia. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, menolak usulan tersebut.
