Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dok. Medcom.id
Jakarta: Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, mengatakan Presiden Joko Widodo bisa terkena impeachment atau dilengserkan dari jabatannya sebagai kepala negara jika melakukan cawe-cawe di Pilpres 2024. Apalagi, tindakan itu dilakukan menggunakan kewenangan dan fasilitas negara.
"Menggunakan jabatannya untuk mendukung salah satu capres, bukan tak mungkin melanggar pidana, bahkan bisa lebih itu," ujar Amsari dalam program Medcom Hari Ini, dilansir pada Selasa, 30 Mei 2023.
Aturan soal pemberhentian presiden diatur dalam Pasal 7A UUD 1945. Aturan itu berbunyi,
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Menurut dia, tindakan Jokowi yang menyampaikan akan melakukan cawe-cawe di Pilpres 2024, tergolong sebagai perbuatan tercela. "Kurang tercela apa lagi kalau menggunakan fasilitas negara untuk melakukan cawe-cawe itu," ujar dia.
Namun, dia pesimistis langkah pelengseran ini akan ditempuh partai politik. Apalagi, Jokowi memiliki suara dukungan mayoritas di Parlemen.
Menurut dia, partai politik akan membiarkan Jokowi menunjukkan sikap buruknya itu sebagai pemimpin hingga lengser pada Oktober 2024.
"Mayoritas partai di parlemen untuk mengajukan impeachment, kalau bicara situasi politiknya saya ragu, tapi untuk menghormati konstitusi itu bukan tidak mungkin," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan akan cawe-cawe atau terlibat langsung dalam Pemilu 2024. Hal itu disampaikan saat bertemu sejumlah pemimpin media massa di Istana Negara, Jakarta Pusat.
"Ada lebih dari tujuh kali Pak Presiden mengatakan cawe-cawe. Karena untuk kepentingan negara," ujar Wakil Pemimpin Redaksi (Wapempred) Kompas TV Yogi Nurgaha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 29 Mei 2023.
Yogi menjelaskan alasan Jokowi ingin terlibat langsung dalam pesta demokrasi. Salah satunya memastikan keberlangsungan pembangunan hingga 2045.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin mengklarifikasi pernyataan Jokowi. Bey menyebut Presiden Jokowi hanya ingin memastikan pesta demokrasi berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.
"Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," ujar Bey dalam keterangan tertulis.
