Pernyataan Jokowi Soal Cawe-cawe Pemilu Diharapkan karena Emosional

Jakarta: Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Sugeng Suparwoto berharap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal cawe-cawe dalam kontestasi politik 2024 sekadar emosi. Sehingga, unsur ikut campur Kepala Negara dalam pesta demokrasi tak terwujud.

"Mudah-mudahan pernyataan itu ya semata-mata pernyataan yang sifatnya emosional. Karena ingin terus berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Sugeng di Sekretariat Perubahan, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Mei 2023.

Ketua DPP Partai NasDem itu mengatakan bakal mengkhawatirkan bila Presiden ikut dalam cawe-cawe. Sumber kekuatan Kepala Negara berpotensi dikerahkan.

"Bayangkan kalau presiden betul-betul cawe-cawe, dia sebagai kepala pemerintahan sekaligus Kepala Negara yang dia adalah punya alat negara. Kita bisa bayangkan kalau dia lantas tidak netral, aparat lantas tidak netral itu kan menjadi kekhawatiran kita," ucap Sugeng.

Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sebagai poros pendukung Anies berusaha berpikir positif. Cawe-cawe itu diharapkan tak pernah dilakukan.

"Kami tetap positif thinking. Kita yang ada adalah mudah-mudahan itu tidak lantas di tindak lanjuti memerintah," ujar Sugeng.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan dirinya akan cawe-cawe atau terlibat langsung dalam  Pemilu 2024. Hal itu disampaikan saat bertemu sejumlah pemimpin media massa di Istana Negara, Jakarta Pusat. 

"Ada lebih dari tujuh kali Pak Presiden mengatakan cawe-cawe. Karena untuk kepentingan negara," ujar Wakil Pemimpin Redaksi (Wapempred) Kompas TV Yogi Nugraha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 29 Mei 2023.

Yogi menjelaskan alasan Jokowi ingin terlibat langsung dalam pesta demokrasi. Salah satunya memastikan keberlangsungan pembangunan hingga 2045.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin mencoba untuk mengklarifikasi pernyataan Jokowi. Bey menyebut Presiden Jokowi hanya ingin memastikan pesta demokrasi itu dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.

"Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," ujar Bey dalam keterangan tertulis.