Filosofi dan Makna Maskot Pemilu 2024

Mengenal 3 Sistem Pemilihan Umum di Dunia

Polemik Gugatan Sistem Pemilu, KPU Pastikan Ikuti Putusan MK

KPU Dorong Masyarakat Pakai Hak Pilihnya di Pemilu 2024

KPU Masih Tunggu Keputusan MK

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, KPU akan ikut apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). KPU juga masih menunggu keputusan MK. 

"Memonitor perkembangan di media masa, tetapi soal apakah sudah putus atau belum KPU pegangannya adalah nanti pada saat putusan MK dibacakan. Karena dari situlah kita mengetahui itulah yang benar." ucap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.

Saat ini, KPU masih menjalankan prosedur pemilu legislatif sesuai dengan mekanisme proporsional terbuka. 

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana, mengaku mendapat informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan tersebut, kata Denny, diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.

3 Rancangan PKPU Disetujui

Penyelenggara Pemilu Diminta Serius Bekerja, Kenapa?

Denny Indrayana Klaim Dapat Bocoran Putusan MK soal Sistem Pemilu

Dugaan kebocoran hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem proporsional Pemilu, seperti yang dilontarkan oleh Denny Indrayana telah menimbulkan kegusaran banyak pihak. Namun, KPU sebagai penyelenggara pemilu lebih memilih menunggu hasil final, saat putusan dibacakan oleh MK.

Pakar hukum tata negara, yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengaku memperoleh informasi penting mengenai gugatan Undang-Undang Nomor 7/2017 Tentang Pemilu Sistem Proporsional Terbuka yang kasusnya sedang bersidang di  Mahkamah Konstitusi (MK).

Denny menyebut MK akan mengabulkan sistem pemilu kembali menjadi proporsional tertutup alias coblos logo partai politik. Denny mengaku mendapat informasi penting ini bukan dari hakim MK, melainkan dari sumber yang dipercaya kredibilitasnya.

Berdasarkan info yang diterimanya, ada enam hakim MK yang akan setuju untuk mengembalikan sistem pemilu ke proporsional tertutup. Sementara tiga hakim MK lainnya akan menyatakan dissenting opinion.

Denny menambahkan, jika keputusan tersebut betul diambil oleh MK, maka dikhawatirkan akan mengganggu persiapan Pemilu 2024 yang sudah berjalan di KPU.
 
Menanggapi temuan Denny Indrayana, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyatakan hingga kini pihaknya masih menanti putusan MK yang sebenarnya.

KPU akan terus mengikuti perkembangan terkait informasi-informasi tersebut, dan meminta penyebar informasi soal sistem pemilu dapat memberikan klarifikasi.
 
Seperti diketahui gugatan atas beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 7/2017 Tentang Pemilu sedang diuji di MK. Salah satu gugatan yang dilayangkan adalah pasal yang mengatur soal sistem pemilu.

Gugatan diajukan oleh enam orang, yakni Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.
 
Sementara dari sembilan partai di parlemen, hanya PDI Perjuangan yang mendukung diterapkannya sistem coblos partai. Sedangkan delapan fraksi lainnya, yakni Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, PKS, Demokrat, dan PPP menolak wacana tersebut.

KPU Gandeng PPATK Cegah Adanya Aliran Dana Ilegal Kampanye

PPATK akan menindaklanjuti temuan indikasi pidana transaksi keuangan 

Progres Verifikasi Administrasi Bacaleg 18 Parpol Sudah 32%

Bawaslu dan DKPP Tinjau Verifikasi Administrasi Dokumen Bacaleg Pemilu 2024

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meninjau kegiatan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon legislatif pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU Pusat, Senin (29/5/2023).

Proses peninjauan terhadap verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon legislatif Pemilu 2024 dilakukan langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asyari dan pimpinan Bawaslu Rahmat Bagja serta Ketua DKPP yakni Heddy Lugito.

Usai meninjau, pihak KPU, Bawaslu serta DKPP menggelar konferensi pers. Hingga saat ini, proses verifikasi terhadap bakal calon legislatif sudah mencapai 32%. 

Pihak KPU mengerahkan enam tim untuk memeriksa dokumen persyaratan 18 parpol yang sudah menjadi mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024. Setiap tim saat ini masing-masing sudah menyelesaikan proses verifikasi terhadap satu partai politik.

Diketahui, proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon legislatif Pemilu 2024 digelar dari 15 Mei 2023 hingga 23 Juni 2023. Nantinya, KPU akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan soal daftar calon sementara yang telah dirilis oleh KPU pada 19-28 Agustus 2023.

Eks PPATK Kritik Hilangnya Kewajiban Caleg Serahkan LHKPN dalam PKPU

KPU tak melakukan unsur pencegahan terjadinya korupsi ketika bacaleg itu terpilih.

ICW Nilai 3 Poin di PKPU Tak Selaras dengan Putusan MK

Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat adanya tiga permasalahan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Aturan itu dinilai berseberangan dengan putusan MK. 

ICW menilai bahwa PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Nomor 11 Tahun 2023 berpotensi mengikis nilai independensi bahkan merusak asas Pemilu.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebutkan ada tiga masalah dalam PKPU yaitu peraturan mengenai mantan narapidana korupsi tidak perlu menunggu lima tahun untuk mencalonkan diri setelah dipenjara. Lalu tidak adanya kewajiban calon legislatif untuk melaporkan harta kekayaan. Terakhir, berkurangnya keterwakilan perempuan dalam proses pemilihan calon anggota legislatif.
 
Kurnia menambahkan bahwa ketiga hal tersebut berpotensi menyalahgunakan kepercayaan publik pada lembaga penyelenggara negara. Ia berharap KPU bisa mengkaji ulang PKPU Nomor 10 dan 11 Tahun 2023 agar bisa selaras dengan putusan MK.

ICW Catat Ada 3 Masalah Serius di PKPU

KPU Buka Ruang Sumbangan Kampanye Pakai Dompet Digital

KPU Ngeyel soal Keterwakilan Perempuan Meski Sudah Disentil DPR-MPR

Aturan Sosialisasi Pemilu 2024 Masih Longgar

Baru Sembilan Partai yang Buka Rekening Kampanye

Eks Koruptor Boleh Nyaleg, Ini Penjelasan KPU

KPU Tak Soal PKPU Keterwakilan Perempuan Digugat ke MA

Rencana Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan itu merupakan bentuk hak konstitusional setiap warga negara

PKPU soal Mantan Koruptor Boleh Nyaleg Bikin KPK Gondok

Mahfud Sebut Pemilu Pasti Curang, Ketua KPU Pastikan Penghitungan Suara Transparan

Semua orang boleh menyaksikan dan merekam jalannya proses penghitungan suara di TPS

Keterwakilan Perempuan sebagai Anggota KPU Provinsi Masih Minim

Keterwakilan perempuan terus diupayakan dengan kebijakan afirmasi kuota minimal 30 persen.

KPU Lantik 106 Anggota dari 20 Provinsi di Tengah Tahapan Pemilu

PKPU soal Keterwakilan Perempuan Bakal Diperkarakan ke Mahkamah Agung

Peneliti ICW Sebut KPU Berpihak pada Koruptor

KPU, Bawaslu dan DKPP Disomasi Usai PKPU Keterwakilan Perempuan Tak Direvisi

KPU Bersama DPR akan Gelar Rapat Bahas PKPU Kampanye Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana membahas peraturan KPU tentang kampanye, laporan dana kampanye dan logistik pemilihan umum pada Jumat (26/5/2023). Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyebut, pihaknya belum akan merevisi peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang keterwakilan perempuan. 

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, akan menggelar rapat dengan DPR RI untuk membahas peraturan KPU mengenai kampanye di Pemilu 2024. Rencananya pertemuan akan dilakukan bersama dengan pemerintah dan DPR pada pekan depan. 

Dalam kesempatan yang sama, Hasyim menuruti hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI soal pembulatan pecahan desimal ke bawah calon legislatif perempuan di setiap daerah pemilikan atau Dapil yang diatur dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. 

Ketua KPU menyatakan, pihaknya tidak akan merevisi Pasal 8 Ayat 2 PKPU sebagaimana hasil kesimpulan rapat pada Rabu pekan lalu. Menurut Hasyim, tidak direvisinya PKPU tersebut disebabkan oleh semua partai politik. Peserta Pemilu 2024 telah mendaftarkan bakal calon anggota legislatif perempuan di atas ketentuan minimum 30%. 

Imam Besar Masjid Istiqlal Mendatangi KPU Bahas Pemilu 2024

Imam Besar Masjid Istiqlal, KH Nasaruddin Umar mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pertemuan dengan Ketua KPU ini membahas mengenai pencegahan terjadinya perpecahan dan politik identitas pada Pemilu 2024. 

"Bagaimana supaya di dalam berpesta demokrasi itu tidak mengganggu harmoni antar umat beragama maupun internal antar umat beragama," kata Imam Besar Masjid Istaqlal, Nasaruddin Umar saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (19/5/2023).

Kedatangan Nassarudin Umar ke KPU diterima langsung oleh Ketua KPU, Hasyim Asy'ari dan Komisioner KPU, Afifuddin. Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan ini. 

Salah satu pembahasannya adalah kerja sama untuk mencegah terjadinya perpecahan pada Pemilu 2024, serta pencegahan penggunaan agama sebagai strategi kampanye untuk menjatuhkan lawan. 

Imam Besar Masjid Istiqlal itu menyebut ia akan mensosialisasikan arahan untuk pencegahan penggunaan agama hingga rumah ibadah dalam kampanye kepada para pengurus masjid. Menurutnya, harmonisasi antar umat beragama harus terus terjaga, terutama saat Pemilu 2024. 

Nasaruddin optimis Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari perpecahan yang menggunakan agama. Sementara itu, KPU mengapresiasi audiensi yang dilakukan tokoh agama ini. 

Ketua KPU RI Buka Suara soal Status Johnny Plate

KPU menyerahkan pergantian nama Johnny Plate sebagai bacaleg ke Partai NasDem