DPR Tunggu Pemerintah Sikapi Putusan MK tentang KPK

Polemik Masa Jabatan Pimpinan KPK, DPR Tunggu Sikap Pemerintah

MK memiliki wewenang untuk memutuskan permohonan

KPK Titipkan 2 Mobil Sitaan Milik Rafael Alun di Polresta Solo

Firli Dipanggil Ombudsman soal Laporan Brigjen Endar, Eh Malah Kirim Surat

KPK Didesak Deklarasikan Penambahan Masa Jabatan Bebas dari Kepentingan Politik

KPK Selisik Penerimaan dan Penggunaan Uang Haram Ricky Ham Pagawak

Saksi Kasus Rafael Alun Thio Ida Mangkir Panggilan KPK

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik Kasus Korupsi Bansos Beras di Rumah Tersangka

Hakim Agung Nonaktif Sudrajat Dimyati Bakal Dengarkan Vonis Kasusnya Hari Ini

KPK Ungkap Hasbi Hasan dan Dadan Tri Sering Melakukan Pertemuan di MA

KPK Duga Windy Idol Terima Duit dan Kelola Aset Terkait Kasus Suap Perkara di MA

KPK Targetkan Korupsi Hilang di Indonesia pada 2045

KPK Bakal Panggil Ulang Presenter Brigita Manohara Pekan Ini

Windy Idol Minta Tolong Media Tak Beritakan Aneh-aneh

Windy Idol Mengaku Kenal Hasbi Hasan

KPK Periksa 7 Saksi Kasus Suap Perkara MA

KPK memeriksa Windy Yunita Bastari Usman (Windy Idol) dan enam saksi lainnya dalam kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung, Senin (29/5/2023). Para saksi diduga memiliki data dan informasi seputar kasus tersebut. 

KPK memanggil tujuh orang saksi dalam kasus suap perkara di MA. Windy Idol menjadi salah satu dari seluruh saksi yang diperiksa. Saat berita ini dibuat, pemeriksaan untuk para saksi masih berlangsung.

Selain Windy, terdapat enam orang lainnya yang juga dipanggil KPK. Keenam orang itu yakni, tiga staf sekretaris MA, dua karyawan perbankan, dan satu pihak swasta. 

Windy sempat disebut memiliki kedekatan dengan sekretaris MA, Hasbi Hasan. Untuk pencegahan melarikan diri, Windy dilarang untuk pergi ke luar negeri selama enam bulan. Data itu terhitung sejak Januari, dan akan berakhir pada Juni mendatang.

Sebelumnya, KPK mengembangkan kasus suap penanganan perkara di MA. Sekretaris MA Hasbi Hasan dan mantan Komisaris Wika Beton Dadan Tri Yudianto ditetapkan sebagai tersangka.

Dadan Tri Yudianto disebut dalam dakwaan kasus suap penanganan perkara di MA. Dia diduga menjadi jembatan penghubung antara pengacara Theodorus Yosep Parera dan debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Heryanto Tanaka, dengan Sekretaris MA Hasbi Hasan.

Wabup Kepulauan Meranti Bantah Kabar Kantor Pemerintahan Digadai

Wabup Kepulauan Meranti Minta Bawahannya Kooperatif ke KPK

Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Diyakini Sudah Dirancang Pihak Tertentu

Jabatan Pimpinan KPK jadi 5 Tahun Dikritik, Ghufron: Jangan Anarki

Pimpinan KPK Menunggu SK Perpanjangan Masa Jabatan dari Jokowi

KPK Panggil Wakil Bupati Kepulauan Meranti

Kasus Suap Perkara di MA, KPK Panggil Windy Idol

Polemik Pemberhentian Endar Priantoro dari KPK Bakal Disidangkan

Polemik pemecatan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK akan naik ke tahap persidangan. Dewas KPK hanya tinggal melengkapi berkas berita acara sebelum aduan itu naik ke persidangan.

"Sampai saat ini (permintaan klarifikasi) sudah cukup," kata anggota Dewas KPK Albertina Ho kepada Medcom.id, Senin (29/5/2023). 

Sejumlah pihak sudah dimintai keterangan terkait laporan tersebut. Salah satunya Ketua KPK Firli Bahuri yang diperiksa bersama dengan empat komisioner lainnya.

KPK mencopot Endar sebagai Direktur penyelidikan KPK pada 30 Maret 2023. Namun, Endar tidak terima dengan keputusan tersebut karena Kapolri memperpanjang masa penugasannya di KPK pada 29 Maret 2023. Ia melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Harefa ke Dewas KPK.

Laporan Pemberhentian Brigjen Endar Menunggu Naik ke Persidangan

Banyak Proyek di Boltim Tak Kelar, KPK Nilai Pencegahan Korupsi Mendesak

Pembuat Strategi Putusan MK Nyaman dengan Firli cs

Pemerintah Seharusnya Fokus Bentuk Tim Pansel Komisioner KPK

Fact Check: Polemik Putusan MK Ubah UU KPK

Putusan MK memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun masih menuai polemik. Putusan tersebut berawal dari permohonan uji materi yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Nurul Ghufron menggugat Pasal 29 huruf (e) dan 34 UU KPK. Menurutnya, masa pemerintahan di Indonesia yang diatur undang-undang, lima tahun. Karenanya, ia meminta masa jabatan KPK sesuai dengan 12 lembaga non-kementerian. 

Lima dari sembilan hakim MK mengabulkan gugatan Ghufron. Hakim menyebut masa jabatan KPK empat tahun bersifat diskriminatif dan tidak adil jika dibandingkan dengan lembaga independen lainnya.

Masa jabatan KPK empat tahun memungkinkan presiden dan DPR yang sama menilai dua kali kinerja KPK. Menurut hakim, hal itu mengancam independensi KPK.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mempermasalahkan inkonsistensi MK soal asas keadilan. Perpanjangan masa jabatan KPK menjadi lima tahun agar setara dengan lembaga lainnya tidak tepat. Jika ingin adil, masa jabatan lembaga lain seharusnya 15 tahun sama seperti MK. 

"Begitu soal ini kok tiba-tiba bicara tidak adil. Kalau kita bicara keadilan kenapa enggak semuanya 15 tahun saja seperti MK," kata Arsul.

Putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Meski bersifat mengikat, beberapa pakar hukum berpendapat putusan MK tidak berlaku bagi pimpinan KPK periode 2019-2023 yang jabatannya berakhir di Desember ini. Sebab, hukum di Indonesia tidak mengenal asas retroaktif atau berlaku surut. Namun, pemerintah tampaknya masih bimbang merespons putusan MK tersebut.  

Vonis Masa Jabatan Pimpinan KPK Tegaskan Terbelahnya MK