Pemerintah Ogah Perpanjang Kontrak Ekspor LNG

Bahas Kelanjutan Investasi Tesla, Luhut Bakal Ketemu Elon Musk Lagi

Bursa Karbon akan Dimulai September 2023

Jokowi Diminta Tegur Luhut Buntut Pernyataan OTT KPK Kampungan

Pernyataan Luhut Dinilai Tak Sesuai dengan Semangat Pemberantasan Korupsi

Singgung OTT KPK, Pengamat: Luhut Menerabas Tupoksi Kemenko Polhukam

Luhut Dinilai Cawe-cawe OTT KPK

Golkar Butuh Orang Super Hebat

Luhut: Hilirisasi Bantu Percepat Pembentukan Ekosistem Industri Bernilai Tinggi

Bilang Penangkapan Kasus Korupsi Kampungan, ICW Sarankan Luhut Perbanyak Membaca

Luhut dan Firli Dinilai Tak Paham Fungsi OTT

Luhut: Pihak yang Ingin KPK Selalu OTT Kampungan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ingin agar operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK berkurang. Luhut bahkan menyebut pihak yang menginginkan OTT sebagai 'kampungan' dan 'ndeso'.

"Jangan bilang hanya nangkap-nangkap saja, saya bilang kampungan itu menurut saya," kata Luhut di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Juli 2023.

Menurut Luhut, perbaikan sistem harus diutamakan ketimbang menangkap pejabat korup. Sebab, lanjutnya, pencegahan lebih menjanjikan untuk menutup celah korupsi.

"Saya setuju ada yang ditangkap, tapi kalau makin kecil ditangkap karena tadi digitalisasi kenapa tidak," ujar Luhut.

Segala upaya sejatinya sudah dilakukan untuk mengurangi korupsi di Indonesia, termasuk digitaliasi. Sayangnya menurut Transparency International, indeks pemberantasan korupsi di Indonesia terus menurun. 

Bahkan pada 2022, indeks pemberantasan korupsi mengalami penurunan paling drastis sejak 1995. Indonesia hanya mendapatkan skor 34 dari 100. Semakin kecil skor, berarti negara tersebut semakin banyak korupsinya. 

Mantan Pimpinan KPK Saut Situmorang pernah mengatakan, digital itu hanya teknologinya saja. Namun dalam realitanya, tindakan di lapangan justru masih pada tahap analog. 

Digitalisasi diibaratkan menciptakan pintu sempit agar tidak ada celah untuk kecurangan. Ironisnya di negeri ini, pintu itu masih terbuka lebar karena konflik kepentingan. 

Artinya, selama konflik kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat, teknologi secanggih apapun tidak akan bisa membendung perilaku koruptif di Indonesia. 

Komitmen membentuk ekosistem anti korupsi adalah sebuah perjuangan. Bukan kampungan.

Digitalisasi Perlu Diterapkan di Pelabuhan

Mahfud Setuju dengan Pernyataan Luhut Ihwal KPK Tak Lakukan OTT

Luhut Sebut Orang yang Senang KPK OTT Kampungan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung masyarakat yang berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering menangkap koruptor melalui operasi tangkap tangan (OTT). Luhut menyebut upaya tersebut adalah hal yang kampungan.
 
"Kalau kurang jumlahnya ditangkap berarti enggak sukses. Saya sangat tidak setuju, kampungan itu menurut saya. Itu ndeso," ujar Luhut di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa 18 Juli 2023.

Luhut menybeut, dalam pemikiran yang modern, bukan bicara soal berapa banyak yang ditangkap, melainkan bagaimana mengedepankan sistem pencegahan dan pendidikan antikorupsi.

"Pemikiran modern itu makin kecil yang ditangkap, tapi makin banyak penghematan, itu yang sukses. Kita ngapain bangsa ini pamer-pamer OTT-OTT melulu bangga liat itu. Kau tidak pernah cerita berapa mereka menghemat triliunan-triliunan," ujarnya.

Luhut Pusing Pelabuhan 'Tikus' Masih Marak

Luhut Sebut Ekspor Ilegal 5 Juta Ore Nikel ke Tiongkok Sudah Dilacak

Luhut Sebut Menangkap Pelaku Korupsi Kampungan

KPK Baru 3 Kali OTT, Luhut: Enggak Ada Lebih Bagus

Luhut Sebut Penindakan Kasus Korupsi Bukan yang Utama

Luhut Jajaki Investasi Hulu Migas, Panas Bumi, hingga Impor Ternak dengan Kenya

Luhut dan Bamsoet Disebut Layak jadi Ketum Golkar, Airlangga: Silakan

Luhut Perkuat Kerja Sama Indonesia-Afrika Selatan

Luhut Dorong Percepatan Kendaraan Listrik di Jakarta

Mulai 3 Juli, Perusahaan Sawit Wajib Lapor Data

Menteri Koodinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan membentuk satgas penegakan tata kelola industri kelapa sawit. Luhut menegaskan bahwa pemerintah menangani dengan serius terkait penyelesaian tumpang tidih kelapa sawit dan kawasan hutan. 

“Satgas hari ini dengan tegas menghimbau agar, agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reporting dari Perusahaan, koperasi dan rakyat,” ucap Luhut dalam konferensi pers, dikutip Senin, 26 Juni 2023.

Dirinya mengungkapkan bahwa pemerintah dalam hal ini Tim Satgas Tata Kelola Sawit telah memiliki citra satelit dan memanfaatkan drone, sehingga dapat melakukan pengecekan secara acak atas hasil laporan yang telah diberikan.

Luhut kemudian menerangkan bahwa Satgas secara paralel akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya akan dilakukan pada tanggal 03 Juli - 03 Agustus 2023. Rencana venue offline di Riau, Kalimantan Tengah, dan Jakarta. Sosialisasi tersebut juga akan dilaksanakan secara virtual.

“Perusahaan diimbau untuk melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak tanggal 03 Juli hingga 03 Agustus 2023. Dalam hal platform pelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian," jelas Luhut.

Luhut Ungkap Cara Indonesia Capai Net Zero Emissions

Luhut Tegaskan Net Zero Indonesia Tergantung Teknologi dan Disiplin Bersama

Warga di Wilayah Sepanjang Rel Kereta Cepat Diutamakan Dapat Tiket Gratis

Menko Luhut: Investor Masih Tertarik Tanam Modal di Indonesia

Pemerintah menilai saat ini investor masih tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini tercemin dari defisit transaksi berjalan yang mulai positif dan rasio utang terhadap PDB yang mencapai 40%.

"Utang kita 40?ri PDB, kan tidak banyak yang seperti kita. Memang waktu sebelum covid 36?ri PDB. Tetapi dalam perjalanan karena covid terpaksa ngutang lebih banyak," jelas Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan. 

Luhut menunjukan bahwa current account RI sudah positif. Indonesia juga mencatatkan trade defisit dengan Tiongkok surplus pada Oktober 2022 lalu. "Investasi Indonesia saat ini sangat besar dan current account kita juga positif,"tambahnya. 

Luhut Tegaskan Tidak Impor KRL Bekas

Menteri Koordinato Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan tidak ada impor KRL bekas. Jika impor tetap dilanjutkan, dikhawatirkan akan melanggar tiga aturan.

"Jadi sudah kami rapatkan mengenai (impor bekas) KRL. Kami tidak akan mengimpor barang bekas, karena itu melanggar tiga aturan. Satu, peraturan presiden (perpres). Kedua, perindustrian. Lalu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," kata Luhut, dalam program Primetime News Metro TV, Kamis, 22 Juni 2023.

Luhut mengkui kebijakan impor tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. "Kita akan impor tiga saja yang baru untuk menutupi, tapi itu butuh satu hingga dua tahun. Jadi kritisnya itu hanya tahun depan sampai 2025," kata Luhut.

Dia memastikan untuk kebutuhan saat ini masih tidak ada kendal. Saat ini, sudah banyak ahli dalam negeri yang mampu membuat trainset untuk kebutuhan KRL.

"Sudah kita hitung semua. Kita exercise. Ada jago-jagonya di sana, ahlinya. Mereka menjelaskan kendala-kendala. Bisa diselesaikan," ucap Luhut.