NEWSTICKER

Tag Result:

Interupsi Berantas Korupsi

Interupsi Berantas Korupsi

Metro This Week • 1 month ago korupsi

Saat KPK gencar memberantas korupsi, justru ada yang terang-terangan menginterupsi. Jangan terlalu banyak melakukan penangkapan, itulah yang dilontarkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Belakangan, aksi KPK mencokok Sahat Simanjuntak yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Timur, menuai kritik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang juga tokoh senior Partai Golkar.
 

6 OTT KPK dengan Nominal Korupsi Terbesar 2022

6 OTT KPK dengan Nominal Korupsi Terbesar 2022

Metro Siang • 1 month ago korupsikpkOTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan giat Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang 2022. Sebanyak enam OTT dilakukan KPK dengan nominal korupsi terbesar.

Berikut enam daftar OTT KPK dengan nominal korupsi terbesar sepanjang 2022.

1. Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi. (Rahmat Effendi terkena OTT di rumahnya pada Rabu, 1 Januari 2022 atas dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan dengan nilai kerugian Rp7 miliar). 

2. Bupati nonaktif Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) 12 Januari 2022. (Tertangkap di sebuah mal di kawasan Jakarta Selatan atas dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi proyek di Pemkab Penajam Paser Utara dengan nilai kerugia Rp16 miliar).

3. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat. (Terjaring OTT KPK 20 Januari 2022. Ia ditangkap atas kasus dugaan suap perkara pengadilan dengan nilai kerugian Rp1,4 miliar).

4. Mantan Bupati Bogor, Ade Yasin ditangkap oleh KPK bersama 11 orang lainnya, 26 April 2022. (Ade diduga menyuap jajaran pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat. KPK menyita barang bukti sebesar Rp1,9 miliar).

5. Mantan Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo ditangkap oleh KPK, 11 Agustus 2022. (Terjaring OTT atas kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang. KPK menyita barang bukti sebesar Rp6,1 miliar).

6. Mantan Rektor Univesitas Lampung ditangkap KPK pada 19 Agustus 2022. (Terjaring OTT atas kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di Unila. KPK menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp414,5 juta, slip setoran deposito sebesar Rp800 juta, kunci safe deposit box berisi emas senilai Rp1,4 miliar dan kartu atm serta buku tabungan berisi Rp1,8 miliar). 

Kritik KPK terlalu Sering OTT, Luhut Minta Pencegahan Korupsi Diutamakan

Kritik KPK terlalu Sering OTT, Luhut Minta Pencegahan Korupsi Diutamakan

Metro Siang • 1 month ago korupsikpkOTT KPK

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut KPK tidak perlu sedikit-sedikit melakukan penangkapan. Luhut meminta kepada KPK untuk mengedepankan pencegahan dalam korupsi.

Penilaian itu disampaikan Luhut saat hadir di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/11/2022) siang.

Menurutnya, jika digitalisasi di Indonesia berjalan baik maka tidak akan ada yang bisa main-main dengan sistem. Luhut mewanti-wanti agar KPK tidak sering melakukan OTT itu disampaikan langsung di depan Ketua KPK Firli Bahuri.

Atas pernyataan Luhut mengenai OTT KPK tersebut, Mantan Ketua KPK Abraham Samad menilai tidak ada yang salah dari banyaknya OTT yang dilakukan KPK selama ini. Sebab hal ini masih menjadi bagian dari law investment.

"Salah satu law investment itu ya OTT, jadi tetap dalam konteks rangka law investment itu dibolehkan," ucap Mantan Ketua KPK Abraham Samad.

KPK Kembali Geledah Kantor DPRD Jatim untuk Cari Bukti Tambahan

KPK Kembali Geledah Kantor DPRD Jatim untuk Cari Bukti Tambahan

Metro Hari Ini • 1 month ago korupsikpkoperasi tangkap tangan kpk

Penyidik KPK kembali menggeledah Kantor DPRD Jawa Timur untuk kasus dugaan suap dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak, Selasa (20/12/2022) siang. KPK menyebut dari total dana hibah sebesar Rp7,8 triliun, sebanyak 30 persen diduga bocor.

Penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di Kantor DPRD Jatim untuk mencari bukti-bukti tambahan dalam proses penyidikan. Dalam penggeledahan ini penyidik KPK mengamankan barang bukti yang diangkut menggunakan sejumlah koper berukuran besar.

Sejumlah ruang di Gedung DPRD Jawa Timur juga terlihat masih disegel oleh KPK. Salah satu ruang yang disegel merupakan ruang kerja Sahat Tua Simanjuntak.

Pakar Kritik Vonis 4 Tahun Doni Salmanan: Korban Harus Ajukan Banding

Pakar Kritik Vonis 4 Tahun Doni Salmanan: Korban Harus Ajukan Banding

Metro Pagi Prime Time • 1 month ago Korupsi

Syarat TPPU yang dilakukan Doni Salmanan sudah sangat jelas dengan bukti adanya sejumlah uang yang mengalir ke rekening pribadinya, tetapi hakim menyebut tidak ada TPPU di dalamnya. Pakar Hukum Pidana, Asep Iwan Iriawan mengatakan korban harus mengajukan banding.

"yang pertama, upaya hukumnya harus mengajukan banding," ujar Asep dalam wawancara Daring di program Metro Pagi Primetime, Minggu (18/12/2022).

Asep mencurigai ada permainan di balik vonis ringan tersebut. Oleh karena itu, tujuan mengajukan banding diharapkan TPPU yang dilakukan Doni Salmanan dapat terbukti.

 Doni Salmanan Divonis 4 Tahun Penjara, Pakar: Keputusan Ngawur

Doni Salmanan Divonis 4 Tahun Penjara, Pakar: Keputusan Ngawur

Metro Pagi Prime Time • 1 month ago Korupsi

Putusan hakim yang memvonis Doni Salmanan dengan empat tahun penjara, disesalkan berbagai pihak termasuk Pakar Hukum Pidana Asep Iwan Iriawan. Asep mengatakan putusan tersebut tidak logis lantaran TPPU yang dilakukan oleh Doni Salmanan sudah cukup jelas.

"Putusan ini ngawur, tidak legal putusannya," ujar Asep dalam wawancara Daring di program Metro Pagi Primetime, Minggu (18/12/2022).

Asep mengatakan, tindakan Doni Salmanan yang melakukan pembohongan dan merugikan konsumen tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Asep juga mengatakan tindak pencucian uangnya sangat jelas dengan adanya berbagai aset ratusan juta yang dimiliki oleh Doni Salmanan.

Namun, hakim mengatakan adanya aturan yang tidak jelas. Kenyataannya OJK sudah mengatakan bahwa aplikasi Quotex tersebut tidak legal dan logis (2L).

Bedah Editorial MI: Modus Ijon Korupsi Anggaran

Bedah Editorial MI: Modus Ijon Korupsi Anggaran

Editorial MI Video • 1 month ago korupsi

Korupsi betul-betul susah mati di negeri ini. Satu waktu ada kabar tentang korupsi yang dilakukan pejabat eksekutif, tak berselang lama giliran punggawa yudikatif ditangkap karena menerima suap. Lalu, di waktu yang lain lagi, legislator pun melakukan hal yang sama, seolah tak mau kalah.

Intinya ialah korupsi sudah seperti virus. Ia begitu mudah menjangkiti para penyelenggara negara, siapa pun dia, tidak peduli pejabat eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Bahkan, kerap kali terjadi kolaborasi di antara kedua atau ketiganya.

Saking hebatnya virus itu, ia juga sangat gampang bermutasi. Karena itu, tidak mengherankan kalau ada anggapan korupsi tak pernah mati. Bahkan penindakan demi penindakan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama sekali tak membuat jera.

Di Republik ini korupsi terus saja berulang. Pelaku dan perilakunya ibarat mati satu tumbuh seribu. Satu orang diringkus, muncul satu gerombolan lain yang tak kalah rakus. Satu orang dijebloskan penjara, di tempat lain banyak orang sedang diintai karena mengutil uang negara.

Kasus dugaan korupsi teranyar yang menyeret Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak sebagai tersangka utama kian mengonfirmasi bahwa perilaku korup bukan hanya tidak pandang bulu, melainkan juga tak peduli waktu dan tempat.

Bayangkan saja, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Sahat dan kawan-kawan, Rabu (14/12/2022), hanya berselang lima hari setelah kita memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Bersemangat memperingati Hari Antikorupsi, tetapi nyatanya itu hanya menjadi seremoni, korupsinya jalan terus.

Modus Ijon Korupsi Anggaran

Modus Ijon Korupsi Anggaran

Editorial MI Video • 1 month ago korupsi

Korupsi betul-betul susah mati di negeri ini. Satu waktu ada kabar tentang korupsi yang dilakukan pejabat eksekutif, tak berselang lama giliran punggawa yudikatif ditangkap karena menerima suap. Lalu, di waktu yang lain lagi, legislator pun melakukan hal yang sama, seolah tak mau kalah.

Intinya ialah korupsi sudah seperti virus. Ia begitu mudah menjangkiti para penyelenggara negara, siapa pun dia, tidak peduli pejabat eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Bahkan, kerap kali terjadi kolaborasi di antara kedua atau ketiganya.

Saking hebatnya virus itu, ia juga sangat gampang bermutasi. Karena itu, tidak mengherankan kalau ada anggapan korupsi tak pernah mati. Bahkan penindakan demi penindakan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama sekali tak membuat jera.

Di Republik ini korupsi terus saja berulang. Pelaku dan perilakunya ibarat mati satu tumbuh seribu. Satu orang diringkus, muncul satu gerombolan lain yang tak kalah rakus. Satu orang dijebloskan penjara, di tempat lain banyak orang sedang diintai karena mengutil uang negara.

Kasus dugaan korupsi teranyar yang menyeret Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak sebagai tersangka utama kian mengonfirmasi bahwa perilaku korup bukan hanya tidak pandang bulu, melainkan juga tak peduli waktu dan tempat.

Bayangkan saja, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Sahat dan kawan-kawan, Rabu (14/12/2022), hanya berselang lima hari setelah kita memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Bersemangat memperingati Hari Antikorupsi, tetapi nyatanya itu hanya menjadi seremoni, korupsinya jalan terus.

Divonis 4 Tahun Penjara, Doni Salmanan Ajukan Banding

Divonis 4 Tahun Penjara, Doni Salmanan Ajukan Banding

Metro Pagi Prime Time • 1 month ago Korupsi

Terdakwa kasus Quotex, Doni Salmanan divonis ringan empat tahun penjara. Hakim menyatakan terdakwa Doni Salmanan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus Quotex. Amarah korban penipuan investasi bodong quotex usai mendengar putusan hakim menjatuhkan vonis ringan terhadap terdakwa, tak terbendung. 

Atas putusan hakim, pengacara terdakwa Doni Salmanan mengaku akan mengajukan banding setelah menerima salinan putusan hakim.

Sebelumnya, Doni Salmanan dituntut JPU dengan pidana penjara selama 13 tahun dan denda Rp10 miliar. JPU menilai pertimbangan memberatkannya ialah perbuatan Doni Salmanan telah merugikan masyarakat, dan hasil kejahatannya dinikmati dengan bergaya hidup mewah. Doni juga dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar Rp17 miliar kepada para korban.

Sahat Simandjuntak Menambah Daftar Wakil Rakyat yang Terjerat Kasus Korupsi

Sahat Simandjuntak Menambah Daftar Wakil Rakyat yang Terjerat Kasus Korupsi

Metro Pagi Prime Time • 1 month ago Korupsi

KPK berhasil mengungkap kasus dugaan suap dana hibah di DPRD Jawa Timur. Praktik suap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak menambah daftar wakil rakyat yang tega mengutil duit rakyat. 

Modusnya, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak, diduga menawarkan diri untuk mengurus penyaluran dana hibah, tetapi dirinya meminta imbalan 20?ri total dana hibah yang disalurkan.

Politisi Partai Golkar tersebut tidak ditangkap sendiri, ia ditangkap bersama staf pribadinya Rusdi dan Abdul Hamid serta Ilham Wahyudi alias Eeng yang diduga berperan sebagai pemberi suap. Dalam kasus ini, KPK mengamankan uang miliaran rupiah dengan pecahan rupiah dan Dollar Singapura.
 
Wakil ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, kasus suap tersebut bermula dari rencana pemerintah Provinsi Jawa Timur yang merealisasikan dana belanja hibah tahun 2020 dan 2021 dengan nilai mencapai Rp7,8 triliun. KPK menduga, Sahat menawarkan diri lagi untuk membantu memperlancar pengusulan pemberian dana hibah untuk tahun 2023 kepada mantan Kepala Desa Jelgung, Abdul Hamid melalui perantara Eeng dan Rusdi.

Sebelum Sahat, pada September lalu KPK berhasil menetapkan 28 tersangka kasus suap pembahasan rancangan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018.

Bupati Bangkalan Juga Diduga Terima Gratifikasi sampai Atur Proyek

Bupati Bangkalan Juga Diduga Terima Gratifikasi sampai Atur Proyek

Metro Pagi Prime Time • 2 months ago korupsi

Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron menjadi tersangka KPK atas dugaan suap lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Bupati Bangkalan, Abdul Latif diduga menerima gratifikasi dari sejumlah proyek yang ada di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Abdul Latif diduga menerima sejumlah fee dalam pengerjaan proyek yang diaturnya di Bangkalan sebesar 10% setiap proyek.

Dari kejahatannya ini Abdul Latif berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp5,3 miliar.

Dari kasus ini, KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus suap jual beli jabatan di Bangkalan. Yakni, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili, Kadis PUPR Wildan Yulianto, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat, Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Agus Eka Leandy.

Abdul ditetapkan sebagai tersangka penerima. Dia diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KPK Ungkap Peran Bupati Bangkalan Tersangka Kasus Suap Lelang Jabatan

KPK Ungkap Peran Bupati Bangkalan Tersangka Kasus Suap Lelang Jabatan

Metro Pagi Prime Time • 2 months ago korupsi

Ketua KPK, Firly Bahuri menceritakan kewenangan Bupati Bangkalan bisa memilih dan menentukan langsung ASN di lingkungan Pemkab Bangkalan yang menjadi peserta lelang jabatan. Hal tersebut disampaikan saat jumpa pers penangkapan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, Kamis (8/12/2022) dini hari.

"Pada 2019-2022, Pemkab Bangkalan atas perintah saudara Bupati Bangkalan RALAI, membuka formasi seleksi pada beberapa posisi jabatan di tingkat jabatan pimpinan tinggi JPT. Termasuk juga jabatan-jabatan promosi untuk eselon tiga dan empat," kata Ketua KPK, Firly Bahuri dalam  saat jumpa pers penangkapan Bupati Bangkalan, Kamis (8/12/2022) dini hari.

Tersangka Bupati Bangkalan meminta komitmen fee berupa uang kepada setiap ASN yang berkeinginan untuk bisa dinyatakan lulus dalam seleksi jabatan tersebut. Teknis penyerahan komitmen fee tersebut diberikan secara tunai melalui orang kepercayaan dari tersangka Abdul Latif.

Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK Selama 20 Hari

Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK Selama 20 Hari

Metro Pagi Prime Time • 2 months ago korupsi

KPK menangkap Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron dan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Bangkalan, Jawa Timur. Tim penyidik KPK menahan para tersangka di rutan KPK selama 20 hari ke depan setelah menjalani penyidikan di Polda Jawa Timur.

KPK menduga Abdul ikut campur dalam pengaturan proyek seluruh dinas di Pemkab Bangkalan dengan mematok fee sebesar 10?ri nilai anggaran proyek. Jumlah uang yang diduga diterima oleh tersangka Abdul Latif yakni sebanyak Rp5,3 miliar.

KPK juga menduga Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron tidak hanya menerima uang hasil suap lelang jabatan di wilayahnya. Ia dituding menerima gratifikasi.

KPK Usut Kasus Lelang Jabatan di Pemkab Bangkalan

KPK Usut Kasus Lelang Jabatan di Pemkab Bangkalan

Headline News • 2 months ago Korupsi

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) saat ini sedang melakukan penyidikan soal dugaan korupsi berupa suap di dalam lelang jabatan lingkungan Pemkab Bangkalan, Jawa Timur, Kamis (8/12/2022).  
 
Sebelumnya, KPK melakukan penangkapan kepada enam tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di Pemkab Bangkalan, Rabu (7/12/2022). Penangkapan ini dilakukan usai pemeriksaan sebagai tersangka jual beli jabatan kepala dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan. 

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, keenam tersangka, yakni Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Agus Eka Leandy, Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat, Kadis PUPR Wildan Yulianyo dan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili.

Bupati Bangkalan Ditangkap KPK

Bupati Bangkalan Ditangkap KPK

Headline News • 2 months ago Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imran di Polda Jawa Timur, Rabu (6/12/2022). Tersangka langsung dibawa ke Bandara Juanda untuk diterbangkan ke Gedung KPK di Jakarta. 

Penangkapan Bupati Bangkalan dilakukan usai pemeriksaan sebagai tersangka jual beli jabatan kepala dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan. Selain Bupati Bangkalan, penyidik KPK juga dikabarkan melakukan penangkapan kepada lima tersangka lain yang merupakan pejabat dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan. 

Menurut kuasa hukum Bupati Bangkalan, penangkapan bupati oleh KPK ini terkesan dipaksakan karena beberapa saksi yang terlibat kasus ini mengaku tidak pernah berkomunikasi dan memberikan uang kepada bupati. 

Bedah Editorial MI: Menutup Celah Koruptor Berulang

Bedah Editorial MI: Menutup Celah Koruptor Berulang

Editorial MI Video • 2 months ago korupsi

Dalam perang melawan korupsi, memberi efek jera ialah hal penting. Sebab, banyak sekali kasus menunjukkan pelaku korupsi mengulangi perbuatannya. Tidak hanya itu, tindak korupsi hampir semuanya harus dilakukan dengan kerja sama, bahkan berjejaring, hingga membentuk mafia. Maka, tanpa efek jera, bukan pelaku itu saja yang mengulangi perbuatannya, melainkan ia juga menyebarkan virus busuk ke banyak orang lainnya. 

Sayangnya, mencegah mantan napi korupsi kembali ke jabatan publik bukan perkara mudah. Bahkan, melarang semua mantan napi korupsi untuk menjadi peserta pemilu, tidak dapat dilakukan karena inkonstitusional. Maka ketika pintu pemilu tidak dapat ditutup sepenuhnya untuk para mantan koruptor, yang bisa diusahakan ialah memperkecil celah itu semaksimal mungkin. Minggu lalu, satu celah lagi telah diperkecil lewat Putusan MK putusan nomor 87/PUU-XX/2022.

Dengan putusan baru MK, syarat diperketat dengan adanya jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara untuk mantan napi tersebut menjadi bakal caleg. Selain itu, syarat pengemukaan jati diri kepada publik bukanlah pengecualian, melainkan keharusan yang sama. MK juga menetapkan syarat ketiga, yakni bahwa bakal caleg tersebut bukanlah pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Jangka waktu lima tahun memang tetap dapat diperdebatkan. 

Namun, setidaknya aturan ini mencegah mantan napi koruptor untuk langsung terjun ke pemilu tanpa publik perlu menunggu adanya putusan hakim yang mencabut hak pilih mantan napi tersebut. Agar segera berlaku, negara harus segera merevisi UU 7/2017 sesuai dengan putusan MK itu.

Pada putusan terbarunya, MK beralasan masa jeda 5 tahun sebagai waktu instrospeksi diri bagi para mantan terpidana itu. Alasan ini jelas mudah diperdebatkan. Bukan hanya bersandar pada sesuatu yang sulit diukur, masa jeda lima tahun bisa jadi belum banyak berpengaruh terhadap jejak pengaruh dan pundi-pundi sumber daya para mantan napi koruptor. Apalagi, tidak sedikit contoh mantan koruptor yang mampu memoles citra sedemikian rupa sehingga terus dipuja pendukungnya. 

Dengan begitu, harus kita sadari jika perjuangan untuk mencapai pemilu yang bersih dan berintegritas masih amat berat di negeri ini. Hukum dan perundangan-undangan juga terus menyisakan celah untuk kembalinya para mantan terpidana korupsi. Karena itu, edukasi kepada masyarakat masih menjadi cara penting.

Sumber: Media Indonesia

Menutup Celah Koruptor Berulang

Menutup Celah Koruptor Berulang

Editorial MI Video • 2 months ago korupsi

Dalam perang melawan korupsi, memberi efek jera ialah hal penting. Sebab, banyak sekali kasus menunjukkan pelaku korupsi mengulangi perbuatannya. Tidak hanya itu, tindak korupsi hampir semuanya harus dilakukan dengan kerja sama, bahkan berjejaring, hingga membentuk mafia. Maka, tanpa efek jera, bukan pelaku itu saja yang mengulangi perbuatannya, melainkan ia juga menyebarkan virus busuk ke banyak orang lainnya. 

Sayangnya, mencegah mantan napi korupsi kembali ke jabatan publik bukan perkara mudah. Bahkan, melarang semua mantan napi korupsi untuk menjadi peserta pemilu, tidak dapat dilakukan karena inkonstitusional. Maka ketika pintu pemilu tidak dapat ditutup sepenuhnya untuk para mantan koruptor, yang bisa diusahakan ialah memperkecil celah itu semaksimal mungkin. Minggu lalu, satu celah lagi telah diperkecil lewat Putusan MK putusan nomor 87/PUU-XX/2022.

Dengan putusan baru MK, syarat diperketat dengan adanya jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara untuk mantan napi tersebut menjadi bakal caleg. Selain itu, syarat pengemukaan jati diri kepada publik bukanlah pengecualian, melainkan keharusan yang sama. MK juga menetapkan syarat ketiga, yakni bahwa bakal caleg tersebut bukanlah pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Jangka waktu lima tahun memang tetap dapat diperdebatkan. 

Namun, setidaknya aturan ini mencegah mantan napi koruptor untuk langsung terjun ke pemilu tanpa publik perlu menunggu adanya putusan hakim yang mencabut hak pilih mantan napi tersebut. Agar segera berlaku, negara harus segera merevisi UU 7/2017 sesuai dengan putusan MK itu.

Pada putusan terbarunya, MK beralasan masa jeda 5 tahun sebagai waktu instrospeksi diri bagi para mantan terpidana itu. Alasan ini jelas mudah diperdebatkan. Bukan hanya bersandar pada sesuatu yang sulit diukur, masa jeda lima tahun bisa jadi belum banyak berpengaruh terhadap jejak pengaruh dan pundi-pundi sumber daya para mantan napi koruptor. Apalagi, tidak sedikit contoh mantan koruptor yang mampu memoles citra sedemikian rupa sehingga terus dipuja pendukungnya. 

Dengan begitu, harus kita sadari jika perjuangan untuk mencapai pemilu yang bersih dan berintegritas masih amat berat di negeri ini. Hukum dan perundangan-undangan juga terus menyisakan celah untuk kembalinya para mantan terpidana korupsi. Karena itu, edukasi kepada masyarakat masih menjadi cara penting.

Sumber: Media Indonesia

Kasus Korupsi, Tim Penyidik Kejagung Tangkap Direktur Operasi II PT Waskita Karya

Kasus Korupsi, Tim Penyidik Kejagung Tangkap Direktur Operasi II PT Waskita Karya

Headline News • 2 months ago korupsi

Tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Operasi II PT Waskita Karya periode 2018-2022 berinisial BR sebagai tersangka kasus korupsi. Kejagung langsung menahan BR.

BR ditahan di Rumah Tahanan Salemba selama 20 hari. Penahanan dilakukan berdasarkan keterlibatan dalam pemyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Prikes.

BR diyakini menyetujui pencairan dana suplai SCF dengan dokumen pendukung palsu. Untuk menutupi perbuatannya, dana hasil pencairan tersebut digunakan untuk pembayaran hutang vendor yang diketahui fiktif. 

Maraknya Dugaan Kasus Suap di PTN, Kemendikbud: Kami Belum Dapat Bukti Kuat

Maraknya Dugaan Kasus Suap di PTN, Kemendikbud: Kami Belum Dapat Bukti Kuat

Primetime News • 2 months ago korupsi

Soal maraknya kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN), Inspektur Investigasi Kemendikbudristek, Lindung Saut Maruli Sirait mengatakan, pihaknya menerima banyaknya indikasi kasus tersebut, namun belum mendapatkan bukti yang kuat. 

"Indikasinya banyak yang kami terima, namun belum ada bukti yang kuat sehingga kita belum bisa melakukan OTT," kata Lindung Saut Maruli saat diwawancari di Primetime News Metro TV, Kamis (1/12/2022). 

Untuk meminimalisir maraknya kasus suap di PTN terjadi kembali, Lindung menyebut, pihaknya telah membuka kanal-kanal pengaduan, aturan serta regulasi yang memperketat adanya kasus tersebut terulang kembali. 

Diketahui, hingga saat ini, Kemendikbudristek belum memiliki rencana untuk menutup jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru di PTN. Namun, Kemendikbudristek akan terus melakukan evaluasi soal pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. 

Kasus Suap di Unila, MAKI: Prihatin Ini Terjadi di Dunia Pendidikan

Kasus Suap di Unila, MAKI: Prihatin Ini Terjadi di Dunia Pendidikan

Primetime News • 2 months ago korupsi

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengaku prihatin kasus suap atau gratifikasi terjadi di dunia pendidikan. Ia menyarankan, sebaiknya jalur mandiri pada perguruan tinggi dihapuskan untuk mencegah maraknya kasus suap atau gratifikasi. 

Boyamin mengatakan, dirinya telah memiliki catatan tersendiri dari beberapa kasus di Jawa Tengah soal kasus ini. Namun, ia menyebut, ada satu perguruan tinggi negeri yang sangat transparan sehingga ini bisa menjadi contoh bagi perguruan tinggi lain. 

"Ada beberapa kampus saya catat di Semarang, Jawa Tengah ada satu saya catat itu transparansinya bagus sekali. Pokoknya sepanjang itu tertutup, patut diduga ada hal yang tidak beres atau dugaan penyimpangan,"ungkap Boyamin

Menurut Boyamin, dengan adanya kasus ini menjadi catatan penting untuk Kemendikbud Ristek untuk membenahi kemabli peraturan pendidikan saat ini. 

Sidang Kasus Suap Unila, Saksi Sebut Mendag Zulhas Titip Nama Ponakannya

Sidang Kasus Suap Unila, Saksi Sebut Mendag Zulhas Titip Nama Ponakannya

Metro Hari Ini • 2 months ago korupsi

Nama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan disebut dalam persidangan kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila). Pernyataan tersebut dilontarkan saat Karomani hadir sebagai saksi dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Bandar Lampung.

Rektor nonaktif Unila, Karomani menyebut, Zulkifli Hasan ikut menitipkan satu orang untuk diloloskan menjadi mahasiswa kedokteran Unila dengan membayar uang mahar. Ia mengaku, calon mahasiswa tersebut merupakan keponakan Zulhas dari Ketua Apindo Lampung Ary Meizari Alfian. Diketahui, mahasiswa yang disebut sebagai keponakan Zulhas itu ternyata nilainya tidak memenuhi syarat.

Selain keponakan Zulkifli Hasan, Karomani juga mengaku telah dititipi 22 nama mahasiswa lainnya yang berasal dari berbagai kalangan. Namun, uang mahar untuk meloloskan mahasiswa masuk Unila tersebut diakui Karomani bukan dimaksudkan sebagai suap melainkan infak untuk pembangunan Lampung Nahdliyin Center.

Bedah Editorial MI: Reformasi Total MA

Bedah Editorial MI: Reformasi Total MA

Editorial MI Video • 2 months ago korupsi

Penetapan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minggu lalu sebenarnya tidak mengagetkan. Terseretnya satu lagi hakim agung dalam kasus suap pengurusan perkara hanya menegaskan mafia peradilan di Mahkamah Agung (MA) memang nyata dan masif. Karena itu, selain KPK harus terus mengembangkan kasus itu dan menangkap semua yang terlibat, reformasi luar biasa di MA harus benar-benar dilakukan. Sebagaimana juga dikatakan banyak pihak, termasuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Indonesia Corruption Watch, harus dibuat kebijakan pengawasan yang ketat di MA. Reformasi luar biasa di MA tidak dapat ditawar karena telah lama benteng keadilan terakhir itu dirusak penjaganya sendiri. 

Mereka tidak sekadar menjatuhkan wibawa peradilan, tetapi juga membuat negara rugi hingga ratusan miliar rupiah. Karena itu, sekadar penangkapan yang tidak diikuti reformasi luar biasa hanya membuat jaringan mafia MA tiarap sementara. Keberadaan mereka tetap akan terus melanggengkan budaya kotor, bahkan mewariskannya kepada hakim hingga jajaran pegawai lainnya. Masifnya jaringan mafia di MA dapat dilihat sendiri dalam kasus yang menjerat Gazalba, yang sebelumnya juga sudah menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati. 

Dalam kasus pengurusan kasasi perdata PT Koperasi Simpan Pinjam Intidana, selain Sudrajad, pada September itu KPK menetapkan tersangka terhadap hakim yustisial/panitera Elly Tri Pangestu, Desy Yustria dan Muhajir Habibie selaku PNS kepaniteraan MA, serta Albasri dan Nuryanto Akmal selaku PNS MA. Dari uang suap sekitar Rp2,2 miliar, Sudrajad menerima Rp800 juta. Sementara itu, Gazalba langganan menyunat hukuman. Di antaranya, ia menyunat hukuman panitera pengganti PN Jakut, Rohadi, di kasus suap penyanyi Saipul Jamil, dari 7 tahun menjadi 5 tahun, kemudian menyunat hukuman mantan anggota Komisi V DPR Musa Zainuddin dari 9 tahun penjara menjadi 6 tahun penjara, dan ia pula yang mendiskon hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari 9 tahun penjara menjadi 5 tahun. 

Tidak hanya itu, Gazalba membuat pelaku kejahatan lingkungan bebas dari tuntutan. Contohnya, di kasus kebakaran lahan kepala sawit Kalteng, Gazalba dan Sugeng Sutrisno menolak kasasi jaksa hingga membuat perusahaan sawit inisial KS bebas dari tuntutan ganti rugi kebakaran hutan sebesar Rp935 miliar. Dengan berbagai kasus itu, sudah sepatutnya pula kita mempertanyakan kinerja Badan Pengawasan MA. Patut dicurigai pula badan tersebut ikut melanggenggkan budaya korupsi, jika tidak menutup mata atas segala kebobrokan yang terjadi. Karena itu, reformasi total juga harus dilakukan pada lembaga itu berikutnya dengan sistem pengawasannya. 

Tanpa menunggu baik pengawasan maupun perbaikan dari eksternal, MA sebagai institusi seharusnya benar-benar malu akan citra mereka yang telah babak belur. Semestinya pula MA justru yang menjadi garda terdepan untuk mereformasi lembaga mereka sendiri. MA harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap integritas semua jajaran mereka. MA juga harusnya aktif berkoordinasi dengan KPK dan KY untuk mengidentifikasi segala celah korupsi di lembaga mereka dan membuat kebijakan pengawasan yang lebih baik.

Sumber: Media Indonesia

Reformasi Total MA

Reformasi Total MA

Editorial MI Video • 2 months ago korupsi

Penetapan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minggu lalu sebenarnya tidak mengagetkan. Terseretnya satu lagi hakim agung dalam kasus suap pengurusan perkara hanya menegaskan mafia peradilan di Mahkamah Agung (MA) memang nyata dan masif. Karena itu, selain KPK harus terus mengembangkan kasus itu dan menangkap semua yang terlibat, reformasi luar biasa di MA harus benar-benar dilakukan. Sebagaimana juga dikatakan banyak pihak, termasuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Indonesia Corruption Watch, harus dibuat kebijakan pengawasan yang ketat di MA. Reformasi luar biasa di MA tidak dapat ditawar karena telah lama benteng keadilan terakhir itu dirusak penjaganya sendiri. 

Mereka tidak sekadar menjatuhkan wibawa peradilan, tetapi juga membuat negara rugi hingga ratusan miliar rupiah. Karena itu, sekadar penangkapan yang tidak diikuti reformasi luar biasa hanya membuat jaringan mafia MA tiarap sementara. Keberadaan mereka tetap akan terus melanggengkan budaya kotor, bahkan mewariskannya kepada hakim hingga jajaran pegawai lainnya. Masifnya jaringan mafia di MA dapat dilihat sendiri dalam kasus yang menjerat Gazalba, yang sebelumnya juga sudah menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati. 

Dalam kasus pengurusan kasasi perdata PT Koperasi Simpan Pinjam Intidana, selain Sudrajad, pada September itu KPK menetapkan tersangka terhadap hakim yustisial/panitera Elly Tri Pangestu, Desy Yustria dan Muhajir Habibie selaku PNS kepaniteraan MA, serta Albasri dan Nuryanto Akmal selaku PNS MA. Dari uang suap sekitar Rp2,2 miliar, Sudrajad menerima Rp800 juta. Sementara itu, Gazalba langganan menyunat hukuman. Di antaranya, ia menyunat hukuman panitera pengganti PN Jakut, Rohadi, di kasus suap penyanyi Saipul Jamil, dari 7 tahun menjadi 5 tahun, kemudian menyunat hukuman mantan anggota Komisi V DPR Musa Zainuddin dari 9 tahun penjara menjadi 6 tahun penjara, dan ia pula yang mendiskon hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari 9 tahun penjara menjadi 5 tahun. 

Tidak hanya itu, Gazalba membuat pelaku kejahatan lingkungan bebas dari tuntutan. Contohnya, di kasus kebakaran lahan kepala sawit Kalteng, Gazalba dan Sugeng Sutrisno menolak kasasi jaksa hingga membuat perusahaan sawit inisial KS bebas dari tuntutan ganti rugi kebakaran hutan sebesar Rp935 miliar. Dengan berbagai kasus itu, sudah sepatutnya pula kita mempertanyakan kinerja Badan Pengawasan MA. Patut dicurigai pula badan tersebut ikut melanggenggkan budaya korupsi, jika tidak menutup mata atas segala kebobrokan yang terjadi. Karena itu, reformasi total juga harus dilakukan pada lembaga itu berikutnya dengan sistem pengawasannya. 

Tanpa menunggu baik pengawasan maupun perbaikan dari eksternal, MA sebagai institusi seharusnya benar-benar malu akan citra mereka yang telah babak belur. Semestinya pula MA justru yang menjadi garda terdepan untuk mereformasi lembaga mereka sendiri. MA harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap integritas semua jajaran mereka. MA juga harusnya aktif berkoordinasi dengan KPK dan KY untuk mengidentifikasi segala celah korupsi di lembaga mereka dan membuat kebijakan pengawasan yang lebih baik.

Sumber: Media Indonesia

KY akan Proses Etik Hakim Agung yang Ditetapkan Tersangka Korupsi

KY akan Proses Etik Hakim Agung yang Ditetapkan Tersangka Korupsi

Primetime News • 3 months ago korupsi

Komisi Yudisial akan memproses etik Hakim Agung yang menjadi tersangka korupsi KPK. Mahkamah Agung juga menyerahkan sepenuhnya proses hukuk kepada KPK usai menetapkan tersangka Hakim Agung (GS).

Juru bicara KY Moko Ginting menyatakan, KY mendukung KPK dalam mengusut perkara di lingkungan kehakiman, lantaran kasus tersebut bagian dari Judicial Corruption yang harus diberantas. 

"Komisi Yudisial juga harus bersiap diri, jikalau misalnya dalam waktu dekat KPK mengumumkan secara resmi terdapat hakim yang ditetapkan sebagai tersangka, maka KY akan menjalankan proses etik sesuai dengan kewenangan KY," ujar juru bicara Komisi Yudisial, Miko Ginting.

Selain Dituntut Hukuman Mati, Terdakwa Korupsi ASABRI Benny Tjokrosaputro Juga Didenda Rp5,7 Triliun

Selain Dituntut Hukuman Mati, Terdakwa Korupsi ASABRI Benny Tjokrosaputro Juga Didenda Rp5,7 Triliun

Primetime News • 3 months ago korupsi

Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Benny Tjokro dituntut  hukuman mati dan harus membayar uang pengganti sebesar Rp5,7 triliun. Jaksa menyebut Benny Tjokro telah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dana PT ASABRI.

Benny diharuskan membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan. Jika melebihi batas waktu yang ditentukan, maka harta kekayaannya akan disita kemudian dilelang. Akibat kasus tersebut, negara dirugikan hingga Rp22,7 triliun. 

Jaksa juga mengungkap adanya beberapa hal yang memberatkan terdakwa, termasuk saat dirinya tidak merasa bersalah serta menyesal saat di persidangan. 

Sidang Megakorupsi PT ASABRI, Benny Tjokro Dituntut Hukuman Mati

Sidang Megakorupsi PT ASABRI, Benny Tjokro Dituntut Hukuman Mati

Metro Hari Ini • 3 months ago korupsi

Benny Tjokro Saputro dituntut hukuman mati atas perannya megakorupsi PT ASABRI. Di dalam megakorupsi PT Asuransi Jiwasraya, komisaris PT Hanson International Tbk tersebut telah dituntut pidana penjara seumur hidup.

Tuntutan hukuman mati dibacakan jaksa dalam sidang kasus PT ASABRI di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022). Selain dituntut hukuman mati, Benny Tjokro juga dituntut denda uang pengganti sebesar Rp5,7 triliun.

Di dalam amar tuntutannya, jaksa mendakwa Benny Tjokro telah merugikan negara, TNI dan Polri sedikitnya sebesar Rp22,7 triliyun. Selain melakukan korupsi, terdakwa juga telah melakukan tindak pencucian uang.

Padahal terdakwa juga melakukan korupsi dan pencucian uang dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya. Tindak pidana yang berulang tersebut menurut jaksa membuat terdakwa harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya. 

Polres Flores Timur Ringkus Burunon Korupsi Dana Covid-19

Polres Flores Timur Ringkus Burunon Korupsi Dana Covid-19

Headline News • 4 months ago korupsi

Tim gabungan Kejaksaan Negeri Flores Timur, Polres Flores Timur dan Bima berhasil meringkus buronan yang merupakan bendahara BPBD Flores Timur. Buronan tersebut menjadi tersangka penyalahgunaan dana covid-19.

Kanit Buser Flores Timur Aipda David Prabowo, menyatakan bahwa kasus tersebut menyeret tiga tersangka, dua tersangka lainnya merupakan Sekda Flores Timur (PIG) dan Kepala Pelaksana BPBD Flores Timur (AHB). Keduanya telah ditahan penyidik Kejaksaan Flores Timur pekan lalu.

Akibat penyalahgunaan dana tersebut, negara mengalami kerugian Rp1,5 miliar. 

Buntut Kasus Suap di Unila, KPK Geledah 3 PTN Lain

Buntut Kasus Suap di Unila, KPK Geledah 3 PTN Lain

Metro Siang • 4 months ago korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga kampus negeri karena diduga terkait dengan kasus suap penerimaan mahasiswa baru. Dari hasil pengembangan, KPK menyita barang bukti senilai tujuh miliar rupiah. 

Ketiga universitas tersebut antara lain, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Universitas Riau dan Universitas Syiah Kuala Aceh. Sejumlah bukti yang ditemukan akan dianalisis dan disita serta dikonfirmasi lagi kepada para saksi, maupun tersangka untuk menjadi kelengkapan berkas perkara. 

Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, penggeledahan di tiga universitas ini merupakan buntut kasus suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung. Namun, ia menyebut, saat ini ketiga kampus tersebut belum diketahui apakah melakukan tindak pidana suap atau tidak karena berang bukti dan saksi masih dalam proses pemeriksaan. 

"Iya memang buntut kasus dari kasus suap di Unila, namun belum diketahui apakah terbukti di ketiga perguruan tinggi ini," ujar Ali Fikri, Selasa (11/10/2022) saat diwawancarai dengan Metro TV. 

Ferdy Sambo Diincar Pasal Berlapis

Ferdy Sambo Diincar Pasal Berlapis

HOTROOM • 4 months ago korupsi

Ferdy Sambo terjerat pasal berlapis, 340, 338, IT, dan 221 KUHP terhadap kasus pembunuhan yang ia lakukan beberapa waktu lalu  kepada Brigadir J. 

"Primernya adalah 340, subsidernya 338 dan ada pasal tentang IT Obstruction of justice, ditambah dengan KUHP," ujar Kapuspenkum, Ketut Sumedana. 

Banyaknya pasal yang menjerat Ferdy Sambo karena dirinya melakukan suatu tindakan yang dianggap menghalangi proses hukum yang sedang berjalan.

Kejaksaan Akan Hadirkan Saksi Ahli Forensik dan Balistik dalam Sidang Kasus Pembunuhan Brigadir J

Kejaksaan Akan Hadirkan Saksi Ahli Forensik dan Balistik dalam Sidang Kasus Pembunuhan Brigadir J

HOTROOM • 4 months ago korupsi

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) akan menghadirkan saksi ahli seperti ahli forensik dan balistik untuk kasus yang menjerat Ferdy Sambo.

"Ada saksi ahli bidang forensik dan balistik. Psikolog mungkin iya karena kan ada orang sakit," ujar Kapuspenkum, Ketut Sumedana.