- TANAMAN SORGUM PROGRAM JOKOWI MULAI DIPANEN DI LOMBOK TENGAH NTB
- WAPRES PASTIKAN INDONESIA SEGERA KIRIM BANTUAN KEMANUSIAAN GEMPA TURKI
- KBRI ANKARA AKAN EVAKUASI 104 WNI TERDAMPAK GEMPA TURKI DI LIMA LOKASI
- TPNPB-OPM MENGAKU BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBAKARAN PESAWAT SUSI AIR DI NDUGA
- TPNPB-OPM MENGAKU SANDERA PILOT SUSI AIR KAPTEN PHILIPS ASAL SELANDIA BARU
- KEMENDAGRI DORONG PEMKOT SORONG GENJOT REALISASI APBD SEJAK AWAL TAHUN
- POLRI: PESAWAT SUSI AIR DI NDUGA DIBAKAR KKB PIMPINAN EGIANNUS KOGOYA
- POLRI PREDIKSI BERITA HOAKS DAN POLITIK IDENTITAS MENINGKAT JELANG PEMILU 2024
- PRESIDEN YAKIN PENURUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI TIDAK PENGARUHI INVESTOR
- KAPOLRI: TIM GABUNGAN TERUS MENCARI PILOT DAN PENUMPANG SUSI AIR DI NDUGA PAPUA
Pemilu 2024 Batal Ditunda
Nasional • 2 months agoMajelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memutus bahwa pelaksaan Pemilu-Pilpres 2024 tidak ditunda. Putusan atas banding yang dimohonkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut membatalkan putusan PN Jakarta Pusat atas gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
Memori banding yang diajukan oleh KPU terhadap putusan PN Jakarta Pusat yakni membatalkan atau menunda penyelenggaraan Pemilu 2024 selama dua tahun. Tiga butir dalam putusan PT DKI Jakarta adalah;
1. Menerima permohonan pembanding atau menerima permohonan dari KPU.
2. Hakim mengadili untuk membatalkan permohonan atau putusan dari PN Jakarta Pusat yang berarti putusan yang sudah dibacakan oleh PN Jakarta Pusat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
3. Putusan Majelis Hakim menyatakan PN Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan kompetensi absolut untuk mengadili perkara soal sengketa pemilu.
"Mengadili sendiri dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi tergugat, menyatakan peradilan umum CQ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwewenang secara kompetensi absolut untuk mengadili perkara a quo," kata Hakim Ketua.
Keputusan yang sebelumnya diputuskan oleh PN Jakarta Pusat tidak dapat diberlakukan, karena dari Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai ada beberapa poin-poin yang tidak sesuai. Mulai dari posisi atau kewenangan dari PN Jakarta Pusat.
"Di dalam pokok perkara, menyatakan gugatan para tergugat tidak dapat diterima, menghukum para terbanding, para penggugat, untuk membayar biaya secara tanggung renteng dalam perkara ini untuk dua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150 ribu," tambah Hakim Ketua.