Pegadaian Buka Lowongan Kerja, Ini Dia Syaratnya

Waskita Klaim Buat Laporan Keuangan Sesuai Aturan

LPDB-KUMKM Sinergikan Ekosistem Koperasi dan Petani Tebu dengan BUMN

Mulai 1 Juli Pesan Tiket Kereta Bisa H-90

RUPS Terima Laporan Keuangan PLN 2022 dengan Laba Rp14,4 Triliun

Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan Waskita dan Wika Diinvestigasi

Jakarta: Kementerian BUMN mulai menginvestigasi laporan keuangan PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya Tbk. Laporan keuangan dua BUMN itu dinilai tidak riil. Juga overstated.

"Dilaporkan seolah-olah untung bertahun-tahun, padahal cash flow tidak pernah positif," kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa 6 Juni 2023.

Menurut Kartika, kementerian harus mengeluarkan pernyataan ulang andai benar laporan keuangan Waskita dan Wika dipoles. "Ini kami akan ada restatement," ujar Tiko.

Investigasi laporan keuangan Waskita dan Wika akan jujur. Investigasi melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kartika memastikan, kementerian akan menuntut manajemen lama bila ditemukan unsur pidana dalam laporan keuangan tersebut. "Saya sudah lapor dengan ketua BPKP, apabila memang ada fraud dari sisi pelaporan keuangan kita bisa lakukan tindakan tegas," terang Kartika.

Menurut Kartika, tindakan tegas sangat diperlukan untuk memberi efek jera. Tujuannya agar perusahaan tidak memalsukan laporan keuangan lagi. 

Karut Marut Keuangan Waskita-WIKA Dibongkar Wamen BUMN

Dongkrak Potensi Ekonomi, Erick Thohir Sulap Aset-aset BUMN

Kinerja 2022 Pertamina, Pemanfaatan TKDN hingga 60%

Dirut Pertamina Klaim Catat Laba Bersih Tertinggi Sepanjang Sejarah Rp56,6 Triliun

BUMN Penerima PMN Diminta Ciptakan Efek Berganda

akil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati menegaskan dana PMN yang diberikan kepada setiap BUMN penerima harus benar-benar dapat digunakan secara layak.

Kementerian BUMN Buka Opsi Inbreng Saham Waskita ke Hutama Karya

Kementerian BUMN berencana memindahkan saham milik pemerintah di Waskita Karya ke Hutama Karya (inbreng). Pemerintah memiliki sekitar 75% saham di Waskita Karya. 

Menurut Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) , rencana inbreng ini masih belum final dan baru akan dilakukan jika tahapan restrukturisasi Waskita selesai.

Tiko mengungkapan nantinya Waskita akan tetap menjadi perusahaan publik, sementara Hutama Karya belum menjadi terbuka, karena masih banyak penugasan dari pemerintah, salah satunya menyelesaikan Tol Trans Sumatera. 

"Opsi itu kita mau mastikan restrukturisasi selesai dulu, karena kan Hutama Karya itu tugasnya berat, harus selesaikan Trans Sumatera. Kita make sure restrukturisasi selesai dulu baru dilakukan itu (inbreng saham)," ujar Tiko di Gedung DPR, Senin 5 Juni 2023. 

Saat ini ada beberapa upaya penyehatan Waskita, di antaranya negosiasi dengan kreditur dan pemegang obligasi. 

"Kita ada restrukturisasi dari sisi kreditur dan pemegang obligasi, karena kewajiban besar Rp45 triliun, apa kita panjangkan 10, 15 tahun tenornya masih dinegosiasikan," jelas Tiko. 

Kementerian BUMN juga mempertimbangkan apakah ada tambahan modal untuk Waskita dan audit tata kelola keuangan, serta operasional. 

8 BUMN Diusulkan Dapat PMN Rp57,96 Triliun

20% Saham Publik Vale Diduga Dikuasai Perusahaan Cangkang Asing

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi menuding mayoritas 20 persen saham publik Vale Indonesia dikuasai oleh perusahaan cangkang.
 

Wamen BUMN: Ada 3 Opsi Pengadaan KRL Jabodetabek

482 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek saat Libur Panjang

Rampung Direvitalisasi, Studio Rekaman Legendaris Lokananta Dibuka untuk Umum Mulai Besok

PGE Catatkan Kenaikan Laba Bersih 49,3 Persen

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) berhasil menorehkan kinerja yang sangat baik pada kuartal I'2023. Hal ini tercermin dari kinerja keuangan yang positif.

PGN Beberkan Rencana Penerapan Energi Terintegrasi

Penumpang Melonjak Jelang Long Weekend, KAI Tambah Jumlah Perjalanan

Dividen Rp16,16 Triliun Telkom Siap Ditebar Sebelum 5 Juli

Spin Off IndiHome ke Telkomsel Direstui, Ditargetkan Rampung Kuartal III

Modus Korupsi di BUMN Mulai dari Suap sampai Jual Beli Jabatan

PTPN Group Perkuat Industri Teh Nasional di Pasar Global

Resmi Meluncur, hibank Fokus Garap Segmen UMKM

Erick Thohir Cetuskan Property Fund Dukung City Center Baru di Kawasan Monas

Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi dan Komisaris BSI

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran direksi dan komisaris PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Ia mengatakan penggantian struktur organisasi ialah bentuk evaluasi atas insiden gangguan jaringan beberapa waktu lalu.

Menteri BUMN, Erick Thohir mendengar begitu banyak kekecewaan dan keluhan dari masyarakat imbas gangguan jaringan BSI. Erick menyebut reputasi BSI sebagai bank yang menjadi tulang punggung ekosistem ekonomi syariah harus dijaga dengan baik.

Erick mengaku intens memantau setiap perkembangan yang terjadi pada setiap BUMN, tak terkecuali peristiwa yang terjadi pada BSI. Ia juga menilai menilai gangguan terhadap BSI merupakan hal yang tidak bisa ditoleransi.
 
Direksi dan komisaris BSI yang baru diharapkan dapat memperbaiki keseluruhan sistem operasional perusahaan termasuk memperkuat sistem keamanan dan jaringan dari ancaman peretas serta meningkatkan layanan kepada nasabah.

Kejagung Konsultasi dengan BPKP Antisipasi Kerugian Negara Lebih Besar di Kasus Waskita Karya

Kejagung: Terungkapnya Korupsi Waskita Karya Berawal dari Pencairan Dana Proyek Fiktif

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan alasan baru kasus dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyebut kasus baru terungkap karena penyidikan baru bisa dilakukan usai adanya proses pencairan dana proyek fiktif. 

"Dalam kasus korupsi Waskita Karya, pembayaran dana proyek fiktif tersebut baru dibayarkan pada 2022," ujar Ketut.

Ketut menuturkan penyidik Kejagung membutuhkan waktu satu tahun untuk membongkar korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh Waskita Karya tersebut.

Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung RI. Penetapan tersangka ini soal kasus dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020 dengan kerugian negara sekitar Rp2,5 triliun.

Proyek Fiktif Waskita Karya, MAKI: Menteri BUMN Harus Dievaluasi

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mendorong evaluasi Kementerian BUMN usai Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Destiawan Soewardjono sebagai tersangka proyek fiktif.

Menurut Boyamin, Menteri BUMN harus diberikan waktu satu tahun membereskan proyek fiktif yang telah membuat jebol anggaran negara.

"Dilakukan evaluasi terhadap Menteri BUMN, kalau ini terus menerus diduga terjadi di BUMN kita, maka negara yang akan menanggung akibat karena salah kelola sehingga menjadi hutang negara," ujar Boyamin Saiman.

"Inilah yang membebani keuangan kita dan sangat kita prihatin karena rata-rata BUMN banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan tapi diduga keuangannya merugi," tambahnya.