Waketum PAN: Tak Salah Jika Zulkifli Berkonsultasi Soal Capres ke Jokowi

Partai Amanat Nasional (PAN) akan meminta pendapat Presiden Jokowi soal arahan capres 2024. Menurut Waketum, Yandri Susanto tidak ada yang salah saat ketua umumnya berkonsultasi dengan presiden.

"Tidak salah jika bang Zulkifli sebagai ketum PAN berkonsultasi dengan Jokowi soal pencapresan, sangat rasional," jelas Yandri dalam proram Primetime News Metro TV, Rabu (24/5/2023).

Yandri mengatakan Presiden Jokowi masih memegang kendali koalisi untuk pemilu 2024. Bahkan, ia juga menyebut pengaruhnya untuk pencapresan masih sangat besar. Sehingga waketum PAN itu menilai, konsultasi adalah hal yang normal.

"Sesuatu yang normal dalam demokrasi, jika ada yang mengkritik berarti mereka tidak suka dengan Jokowi," ucapnya.

Sementara itu, pengamat politik mengatakan, konsultasi yang dilakukan Zulkifli Hasan ke Presiden Jokowi merupakan stategi. PAN mendekatkan diri agar mendapat suara dari pendukung Jokowi.

"Kalau pengamatan saya, strategi PAN terbaca bukan kali ini saja, ini merupakan strategi elektoral mereka (PAN)," ungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.

Burhan mengatakan ada tiga king maker di pemilu 2024, salah satunya Presiden Jokowi. Burhan tidak menampik bahwa Jokowi masih berpengaruh besar. Sehingga, tidak heran jika para elit parpol berlomba untuk mendekati orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Demokrat: Jokowi Harus Netral, Jangan 2 Diangkat 1 Diinjak

Jokowi dan Presiden Iran Sepakati 10 Kerja Sama

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Presiden Iran Seyyed Ebrahim Raisi di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5/2023). Pertemuan tersebut menghasilkan 10 kesepakatan kerja sama bilateral. 

Kesepuluh kerja sama itu, di antaranya, perdagangan preferensial, Iptek, pembebasan visa, jaminan produk halal, bea cukai, pengobatan farmasi, pemberantasan narkoba, dan pertukaran kebudayaan. 

Selain itu, keduanya juga membahas mengenai situasi geopolitik dunia. Jokowi menjelaskan, pilot project dari telerobotic surgery sudah diterapkan di dua rumah sakit yaitu RS Hasan Sadikin Bandung dan RS Sardjito Yogyakarta. 

Indonesia-Iran sudah sepakat untuk menggunakan teknologi telemedicine di 11 puskesmas. Jokowi juga menyampaikan tentang kerja sama alih teknologi dan produksi bersama dengan BUMN Indonesia, serta kerja sama bioteknologi dan nanoteknologi di bidang kesehatan, energi, pertanian, dan lingkungan. 

Dalam bidang ekonomi, Indonesia-Iran telah menandatangani persetujuan perdagangan preferensial atau preferential trade agreement (PTA). Jokowi menyampaikan harapan untuk kerja sama, riset bersama, alih teknologi dan perakitan di bidang teknologi sinyal perkeretaapian.

BEM UI Nilai Jokowi Tidak Netral Jelang Pilpres 2024

Jelang Pilpres 2024, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kembali menyatakan kritiknya. BEM UI mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai lebih berpihak kepada partai politik (parpol) ketimbang rakyat. 

Jokowi kerap tidak netral dan menunjukkan keberpihakkan dalam Pilpres 2024. BEM UI menyebut bahwa saat ini Jokowi lebih pantas disebut milik parpol dan bukan milik rakyat. 

Menurut mereka, Jokowi telah beberapa kali secara terang-terangan menunjukkan sikap yang tidak netral. Jokowi sering menyampaikan dukungan kepada bakal calon presiden (bacapres) dan menggunakan menggunakan fasilitas negara demi kepentingan parpol. 

Kritik tersebut disampaikan melalui akun Twitter @BEMUI_Official yang menyebut 'Jokowi Milik Parpol, Bukan Milik Rakyat'. 

Ekonom Ingatkan Pemerintah Cermat Mengambil Keputusan

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri mengatakan pemerintah sekarang maupun yang akan datang memerlukan adanya perbaikan dalam standar pengambilan keputusan seperti menganalisa untung rugi dan manajemen risiko untuk membenahi perekonomian Indonesia ke depannya. Hal ini disampaikan dalam dalam program Economic Challenges, Selasa (23/5/2023).

"Yang pertama proses pengambilan keputusan. Jadi ada standar kebijakan yang baik itu seperti apa, misalnya ada benefit cost analysisnya, ada risk managementnya yang dibenahi. Pak Jokowi berulang kali mengatakan tidak melakukan itu, yang dia (Jokowi) katakan adalah pemimpin itu harus berani mengambil risiko. Risiko itu pun harus terukur, tidak asal ambil risiko," kata Ekonom Senior Indef, Faisal Basri dalam program Economic Challenges, Selasa (23/5/2023).

Faisal menegaskan pemerintah tidak bisa memperlakukan Republik Indonesia seperti perusahaan, sehingga jika ada kesalahan pengambilan keputusan 270 juta lebih rakyat bisa jadi korban.

"Ingat Pak Jokowi, republik Indonesia ini bukan perusahaan PT. Jadi kalo Pak Jokowi salah mengambil keputusan, risikonya di tanggung Pak Jokowi sendiri enggak ada masalah. Ini Pak Jokowi mengorbankan 270 juta rakyat Indonesia," tegas Faisal.

Indikator Politik: Jokowi Terlihat Condong ke Prabowo

Dukungan politik Presiden Jokowi kepada Prabowo Subianto semakin dirasakan publik. Peneliti Indikator Politik, Bawono Kumoro mengatakan, Jokowi beserta keluarga cenderung berpihak ke Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

"Dalam beberapa kesempatan, baik tersirat maupun tersurat, Presiden Jokowi memberi isyarat dukungan kepada Prabowo Subianto," jelas Bawono.

Menurut Bawono, dukungan itu sudah mulai terlihat saat Jokowi memberi sambutan di HUT Partai Perindo pada November 2022 lalu. Dalam acara itu Jokowi secara gamblang menyebut bahwa 2024 menjadi "jatah" Prabowo.

Tak hanya itu, dalam beberapa kesempatan juga Jokowi tertangkap melakukan kunjungan kerja bersama Prabowo. Bawono berpendapat, rangkaian itulah yang membuat publik berspekulasi bahwa Jokowi condong ke Prabowo.

Uniknya, semakin Jokowi menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto, jumlah pemilih Jokowi-Ma'ruf Amin pun kini berpindah ke Prabowo. Berdasarkan data yang dihimpun Bawono, sebanyak 25% pendukung Jokowi memilih mendukung Prabowo.

Kritik BEM UI ke Jokowi: Kedaulatannya Ada di Mana?

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang mempertanyakan kedaulatan Presiden Joko Widodo. Kritik itu muncul buntut dari sikap Jokowi yang seakan berpihak ke partai dan bakal calon presiden. 

"Ini kedaulatannya ada di mana? Kita ini negara republik yang demokratis, bukan negara feodal. Pemimpin selanjutnya itu dipimpin rakyat, bukan berdasarkan saran presiden sebelumnya," tegas Ketua BEM UI Melki Sedek Huang dalam Primetime News Metro TV, Selasa (23/5/2023). 

Melki juga menyoroti sikap Jokowi mengundang sejumlah ketum parpol ke Istana. Menurut Melki, Jokowi seharusnya melakukan komunikasi publik dengan baik ketimbang mengundang parpol ke Istana yang merupakan fasilitas negara. 

Sebelumnya, BEM UI mengkritik Presiden Jokowi kerap tidak netral dan menunjukkan keberpihakkan dalam Pilpres 2024.

"Presiden Jokowi harus mengawal pemilu, bukan mengawal peserta pemilu. Apalagi merekomendasikan rakyat untuk memilih salah seorang calon presiden yang dianggap mampu meneruskan banyak hal," ujar Melki. 

BEM UI menyebut bahwa Presiden Jokowi sekarang lebih pantas disebut milik parpol dan bukan milik rakyat. Kritik itu, kata Melki, dilontarkan dengan alasan yang jelas.

Melki mengaku, hingga saat ini belum ada mendapat respons dari Istana maupun segenap elite politik soal kritikannya. Ia berharap, Presiden Jokowi dapat memberikan bentuk komitmen yang tegas dalam menanggapi kritik ini.  

KSP: Pertemuan Jokowi dan Ketum Parpol di Istana Tak Langgar Konstitusi

Pertemuan Presiden Jokowi dengan enam ketum parpol di Istana beberapa waktu lalu masih ramai diperbincangkan publik. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Joanes Joko secara lantang mengatakan, Jokowi tidak melanggar konstitusi.

"Secara konstitusi tidak ada yang dilanggar," tegas Joanes dalam wawancara daring di program Primetime News Metro TV, Selasa (23/5/2023).

Joanes mengatakan, hingga kini belum ada capres dan cawapres definitif. Sehingga siapapun masih bisa menikmati fasilitas negara.

"Kalau sudah ada, pasti presiden akan mengambil posisi sebagai pimpinan negara, pak Jokowi akan membiarkan semua akan berkontestasi secara adil," ucapnya.

Sebelumnya, Jokowi mengundang enam ketum parpol ke Istana Negara, Selasa (2/5/2023) malam. Jokowi berdalih mengundang ketum parpol parlemen pendukung pemerintah dalam agenda silaturahmi Lebaran.

Hal itu sempat menjadi perbincangan banyak orang termasuk pengamat politik hingga mantan wakil presiden Jusuf Kalla. Jokowi dinilai terlalu dalam mencampuri urusan capres-cawapres.

Joanes kembali membantah tuduhan itu dengan mengatakan, tujuan Jokowi hanya untuk membangun komunikasi. Sehingga, siapapun yang menjadi pemimpin di 2024 mengetahui tantangan yang akan dihadapi.

Presiden Iran Disambut Upacara Kehormatan di Istana Bogor

Presiden Iran, Ebrahim Raeisi mengawali lawatannya ke Indonesia dengan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5/2023). Kedatangan Presiden Iran ini disambut dengan upacara kehormatan.

Ebrahim Raeisi dijadwalkan akan berada di Indonesia selama dua hari yakni 23-24 Mei 2023, atas undangan Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungan kenegaraan ini, delegasi tingkat tinggi kedua negara akan melakukan pertukaran pandangan dan pembicaraan.

Berbagai dokumen kerja sama di berbagai sektor, antara lain energi, produk farmasi dan kesehatan, makanan, kerja sama kepabeanan, fasilitasi perdagangan bilateral, IPTEK, budaya dan lainnya, akan ditandatangani.

Diketahui Iran dan Indonesia memiliki kesamaan yakni negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak. Oleh karena itu Indonesia dan Iran dianggap memiliki kesamaan dalam menjalankan kebijakan luar negeri.

Selain itu Kedutaan Besar Iran menilai Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi istimewa, khususnya berdasarkan letak geografis Indonesia yang berada di jantung jalur transportasi dan perdagangan internasional di kawasan Asia Timur dan negara-negara ASEAN.

Selain bertemu Presiden Jokowi, Raisi juga akan bertemu Ketua DPR dan MPR RI. Pertemuan dengan para cendekiawan, pemikir, dosen dan mahasiswa serta pelaku usaha di Indonesia juga turut diagendakan dalam kunjungan Raisi.

Prabowo Dinilai Berhasil Merebut dan Memecah Dukungan Relawan Jokowi

Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi menilai saat ini bakal capres Prabowo Subianto sudah berhasil memecah dan merebut dukungan dari relawan Jokowi. 

Hal ini terlihat dari semakin turunnya persentasi dukungan pemilih Jokowi kepada calon presiden Ganjar Pranowo dari sejumlah hasil survei.

"Pada titik di mana approval rating Presiden Jokowi besar, maka siapa pun yang mendapatkan berkahnya Presiden Jokowi itu akan diuntungkan secara elektoral," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi.

Burhanuddin mengatakan approval rating Presiden Jokowi dimanfaatkan oleh Prabowo sebagai strategi untuk mencuri dukungan dari pemilih Jokowi yang sebelumnya didominasi oleh Ganjar Pranowo.

Pengamat: Ada Manuver untuk Melibatkan Keluarga Jokowi Dukung Prabowo

Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi menyebut merupakan hal yang wajar jika Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, dipanggil DPP PDIP usai bertemu calon presiden Prabowo Subianto.

"Apakah itu ditafsirkan sebagai bentuk disiplin partai kepada Gibran atau sekedar memberikan nasihat agar Gibran hati-hati terkait dengan manuver beberapa kalangan untuk menyeret keluarga Pak Jokowi," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi.

Meski begitu, Burhanuddin menduga ada manuver untuk melibatkan keluarga Jokowi untuk memberikan dukungan kepada Prabowo di Pilpres 2024 mendatang.

"Jadi pertanyaannya, apakah kemarin itu murni dari inisiatif Pak Prabowo ataukah ada keinginan dari internal pendukung Gibran untuk mempertemukan kedua tokoh yang kemudian diframing Gibran atau keluarga Pak Jokowi mendukung capres di luar dari PDI Perjuangan." ungkap Burhanuddin Muhtadi.

Sebelumnya, Prabowo menemui Gibran dan relawan di Angkringan Omah Semar, Jumat, 19 Mei 2023. Para relawan Gibran menyatakan dukungan kepada Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024. 

Usai pertemuannya dengan Prabowo, putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dipanggil DPP PDIP. Gibran mengaku dipanggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Senin (22/5/2023). 

Ketua Joman Bantah Relawan Jokowi Mania Terbelah

Sejumlah relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bermanuver dengan mendukung Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo untuk maju menjadi calon presiden (capres) 2024.

Ketua Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebezener menyangkal relawan Jokowi terbelah melainkan pilihan politiknya saja yang berbeda. Immanuel menyatakan saat ini gagasan dan substansi perjuangan relawan Jokowi masih sama dengan PDI Perjuangan.

"Kalo dibilang keterbelahan sih tidak. Toh, substansi perjuangannya juga enggak beda kok." ungkap Ketua Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebezener dalam program Primetime News, Senin (22/5/2023).

Immanuel menilai perbedaan pilihan politik itu sudah biasa terjadi dan itu bukan sesuatu yang patut dipermasalahkan.

"Pilihan-pilihan politik itu kan hal yang biasa. Tidak ada hal yang luar biasa." kata Immanuel Ebezener.

Pertemuan Gibran-Prabowo Bisa Jadi Cerminan Sikap Politik Jokowi

Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka jadi sorotan. Pertemuan keduanya dinilai bisa menjadi sikap politik keluarga Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024. 

"Ada dua kemungkinan yang dilakukan Mas Gibran, dalam hal ini putra Pak Presiden, bisa jadi Pak Jokowi membiarkan secara mandiri dan bebas ke putra-putrinya untuk mengambil sikap politik," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda. 

"Atau yang kedua ini bisa juga dibaca sebagai pesan politik yang hendak dikirim pak Jokowi terkait sikap beliau. Bagaimana kita membaca simpul-simpul relawan Jokowi itu relatif terbelah dukungannya," lanjutnya. 

Pertemuan Gibran-Prabowo Subianto berbuntut pemanggilan Gibran oleh petinggi PDI Perjuangan. Ia dipanggil petinggi PDI Perjuangan untuk dimintai klarifikasi soal pertemuan itu. Pertemuan itu diduga turut memunculkan dukungan bagi pencalonan Prabowo di Pilpres 2024. 

Politikus senior sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Aria Bima menilai pemanggilan Gibran sebagai tradisi partai saja. Sekjen PDIP biasa meminta pendapat kadernya jika ada peristiwa tertentu di masyarakat. 

Aria Bima menegaskan tidak ada dukungan Gibran ke Prabowo. Gibran selaku Wali Kota Surakarta menyambut Prabowo sebagai Menteri Pertahanan saat itu dan bukan manuver politik.

Relawan Gibran di Jawa Tengah dan Jawa Timur telah memutuskan mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Pada kesempatan tersebut, Prabowo mengaku kaget dengan dukungan besar relawan Gibran. 

Dukungan dari relawan Gibran diberikan karena melihat sosok dan komitmen Prabowo yang akan terus melanjutkan seluruh program Presiden Jokowi jika terpilih nanti.  

Dukungan Politik Presiden Jokowi Berpotensi 'Mendua'

Dukungan Presiden Joko Widodo berpotensi 'mendua'. Hal itu diungkap oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei Poltracking Indonesia, Hanta Yuda.

"Beberapa dinamika yang muncul ini, saya kira kita sulit untuk tidak menyimpulkan sebenarnya dukungan politik Pak Jokowi," kata Hanta Yuda dalam tayangan Metro Siang, Metro TV, Senin (22/5/2023). 

Menurut Hanta Yuda, sikap politik Presiden Jokowi dan Gibran tidak sepenuhnya mendukung Ganjar Pranowo. Namun dukungan juga ditunjukkan untuk Prabowo Subianto. 

"Mas Gibran dalam hal ini putra Pak Presiden, bisa jadi Pak Jokowi membiarkan secara mendiri dan secara bebas kepada putra-putra beliau untuk mengambil sikap politik," ujar hanta Yuda. 

Membandingkan Pembangunan Jalan Era Jokowi vs Era SBY

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini akan berakhir pada 2024. Namun ada sejumlah catatan dalam pembangunan di era Presiden Jokowi

Di sisi pembangunan jalan negara ternyata di era Presiden Jokowi tidak jauh lebih banyak dibandingkan dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan anggaran pembangunan di era Presiden Jokowi tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan era SBY. 

Polemik ini kembali mencuat setelah bakal calon presiden yang diusung Partai NasDem Anies Baswedan membeberkan datanya saat menghadiri Milad PKS, Sabtu (20/5/2023).

"Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di zaman SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144 ribu atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 kilometer, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat," kata Anies Baswedan.

Adapun perbandingan anggaran infrastruktur di era Jokowi vs era SBY antara lain:

Jokowi
Total anggaran infrastruktur: Rp2.778 triliun (2014-2022)
Pendanaan jalan: Rp278 triliun (2015-2019)

SBY
Total anggaran infrastruktur: Rp824,8 triliun (2005-2013)
Pendanaan jalan: Rp168,24 triliun (2010-2014)

Faktanya, pembangunan di era Jokowi justru lebih sedikit dibandingkan dengan pembangunan jalan di era SBY. Perbedaan pembangunan jalan era Jokowi dan era SBY:

Jokowi
Total penambahan jalan: 30.613 kilometer
Jalan nasional: 592 kilometer
Jalan provinsi: 1.317 kilometer
Jalan Kab/Kota: 28.794 kilometer
Jalan tol: 1.762 kilometer

SBY
Total penambahan jalan: 144.825 kilometer
Jalan nasional: 11.804 kilometer
Jalan provinsi: 13.403 kilometer
Jalan Kab/Kota: 119.618 kilometer
Jalan tol: 189 kilometer

Jokowi Bahas Isu Iklim, Energi & Lingkungan di KTT G7

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan delegasi terbatas berangkat menuju ke Hiroshima, Jepang, Jumat (19/5/2023). Kedatangan Jokowi ke Jepang guna memenuhi undangan KTT G7 bersama negara-negara mitra atau G7 Outreach Summit 2023. 

Jokowi menyampaikan pidato soal iklim, energi dan lingkungan, pada Sesi Kerja Mitra G7 di Grand Prince Hotel Hiroshima, Jepang, Sabtu (20/5/2023). Presiden Jokowi mendorong semua negara untuk berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. 

Presiden menjelaskan bahwa pandemi telah mengajarkan dunia tentang pentingnya melibatkan lebih banyak negara dalam rantai pasok global. Untuk itu, Presiden Jokowi menyerukan penghentian kebijakan monopoli. 

Presiden menambahkan, Indonesia tidak menutup diri, melainkan bekerja keras untuk meningkatkan kerja sama dalam bentuk lain yang lebih setara dan dengan hasil win-win bagi semua. Di akhir pidatonya, Presiden Jokowi kembali menegaskan ajakan untuk berkolaborasi, serta menyoroti peran besar G7 dalam hal tersebut.

13 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masih Jadi PR Pemerintah

Penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih terus diperjuangkan demi memberikan keadilan bagi para korban. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan Presiden Jokowi. 

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro menyatakan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM mencatat ada 17 kasus yang dikategorikan ke dalam pelanggaran HAM berat.

Dari 17 kasus tersebut, hanya empat kasus yang sudah diadili melalui pengadilan HAM. Di antaranya kasus di Timor Timur, Abepura, Tanjung Priok, dan Paniai.

"Artinya masih ada PR sebesar 13 kasus lainnya yang belum diadili atau diproses lebih lanjut. Komnas HAM sendiri telah menyerahkan seluruh berkas-berkas penyelidikan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung."

Fahri Hamzah Tanggapi Sikap Manisnya ke Presiden Jokowi

Hubungan antara politisi Fahri Hamzah dengan Presiden Joko Widodo menjadi sorotan publik. Pasalnya, Fahri yang dulu kerap mengkritik pemerintahan, kini justru bersikap manis ke orang nomor satu di Indonesia.

Namun, Fahri menyebut perbuatan itu hanya semata-mata bentuk menghormati pimpinan negara.

"Itu biasa. Dia kan pimpinan kita, jadi kita harus baik dengan pimpinan kita," ujar Fahri Hamzah dalam program Q&A Metro TV, Minggu (21/5/2023). 

Fahri Hamzah juga menyebut bahwa dirinya merupakan oposisi, bukan oportunis. Seluruh kritikan yang selama ini ia lakukan merupakan tuntutan pekerjaan.

"Setiap anggota dewan itu difasilitasi untuk mengawasi jalannya pemerintahan (karena) bertugas dan disumpah," kata Fahri. 

Ia menegaskan bahwa anggota dewan merupakan penjaga yang harus mengawasi kinerja pemerintah.

"Anggota dewan itu seperti singa-singa pengawas. Dia penjaga, dia anjing penggonggong dan moralnya harus kuat," jelas Fahri. 

Presiden Jokowi Tekankan Kerja Sama Perdagangan Indonesia-Korea Selatan

Pertemuan Jokowi dan Macron Bahas Keanggotaan FATF hingga Pertahanan

Relawan Jokowi Pecah Kongsi

Relawan Gibran-Jokowi se-Jawa Tengah Jawa Timur mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pemilu 2024 mendatang. Padahal, partai yang menaungi Gibran dan Jokowi yaitu, PDI Perjuangan, mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo.

Relawan Jokowi mulai terpecah untuk memberikan dukungan kepada bakal capres di Pemilu 2024 mendatang. 

Bukannya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, relawan Gibran-Jokowi justru putar haluan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres.

Dukungan itu disampaikan ketika Prabowo bertemu dengan putra sulung Joko Widodo, sekaligus Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, Jumat (19/5/2023) malam.

Ada beberapa pertimbangan relawan Gibran mendukung Prabowo sebagai Capres 2024. Koordinator Relawan Gibran, Kuat Hermawan mengatakan, dukungan diberikan karena Prabowo berkomitmen meneruskan gagasan Jokowi. 

"Sikapnya itu Pak Prabowo untuk meneruskan program kerja Pak Jokowi," kata Koordinator Relawan Gibran, Kuat Hermawan.

Sebanyak 90% relawan yang menghadiri pertemuan ini dipastikan mendukung Prabowo. Sementara soal dukungan yang bertolak belakang dengan PSI Perjuangan, Kuat menegaskan relawan tidak terafiliasi dengan parpol.

Terkait hal ini, analis politik Ray Rangkuti menyebut pecahnya dukungan relawan ini terjadi karena adanya ketidakpuasan relawan terhadap calon presiden yang saat ini didukung oleh Joko Widodo.

"Kemungkinan besar di kalangan relawan ini juga ada semacam ketidakpuasan kepada pengelolaan partai politik terhadap kandidat capres, dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo, yang dianggap mungkin lebih berwajah partai ketimbang relawan," kata Ray Rangkuti. 

Jokowi Ajak Negara G7 Kontribusi Hadapi Ancaman Perubahan iklim

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pertemuan negara-negara G7 di Hiroshima, Jepang. Dalam pertemuan itu, Jokowi mengajak anggota negara G7 untuk turut berkontribusi dalam menghadapi ancaman perubahan iklim.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidatonya pada sesi mitra kerja G7di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang.

Jokowi menyatakan untuk mendukung pencegahan ancaman perubahan iklim, bumi ini membutuhkan aksi yang nyata bukan hanya sekedar omongan yang tidak membuahkan hasil konkret.

Menurut Jokowi, Indonesia sebagai negara dengan hutan seluas 128 juta hektare telah meningkatkan target penurunan emisi sebesar 31, 89%. Ia juga menegaskan bahwa dukungan pendanaan iklim bagi negara berkembang harus konstruktif dan jauh dari kebijakan diskriminatif yang mengatasnamakan lingkungan.
 
Dalam pertemuan sesi mitra kerja G7, Jokowi mendorong semua negara untuk meningkatkan aksi konkret menghadapi ancaman perubahan iklim. Jokowi juga menyampaikan sejumlah langkah yang sudah Indonesia lakukan antara lain menekan angka deforestasi hutan, rehabilitasi 600 ribu hektare hutan mangrove serta mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Presiden Ajak PGII Dukung Pembangunan Infrastruktur Indonesia

Rencana Jokowi Bisikkan Nama Capres-Cawapres ke Parpol 'Dihujani' Kritik

Presiden Joko Widodo menyatakan akan membisikkan nama capres dan cawapres pilihan relawan kepada elite parpol dalam acara Musyawarah Rakyat di Istora Senayan, Minggu (14/5/2023). Meski bukan partai politik, relawan Jokowi justru ikut menyodorkan tiga nama calon presiden yang dititipkan kepada Jokowi.

Pernyataan Presiden Jokowi yang juga menjadi petugas partai dari PDIP yang akan membisikkan nama bakal capres-cawapres ke partai-partai menimbulkan kegaduhan baru. Kritik tajam juga datang dari PDIP.

Selain itu, Jokowi sebagai presiden dan kepala negara, upaya bisik-bisik ke partai politik dinilai akan mengusik keadilan dalam berdemokrasi.

Presiden Jokowi juga diingatkan bahwa semua jabatan di luar ketua umum partai termasuk jabatan presiden sekalipun tidak memiliki otoritas dalam menentukan nominasi dan kandidasi calon presiden. 

Di lain sisi, teka-teki siapa capres pilihan Jokowi memicu interpretasi masing-masing partai politik dan nyatanya bisik-bisik itu memang mengusik lantaran kini sudah menjadi berisik.

Pakar Politik Nilai Pemerintah Harus Terbuka Terima Kritik

Gonta Ganti Menteri Hak Prerogatif Presiden

Presiden Joko Widodo selama ini mengganti menteri tetap dari partai asal menteri yang bersangkutan. Mensos Juliani Batubara misalnya, diganti menjadi Tri Rismaharini yang sama-sama dari PDI Perjuangan.

Harapan publik, Menkominfo Johnny G Plate yang merupakan Sekjen Partai NasDem agar diganti oleh Kader NasDem.

Tidak pernah ada ruang sekecil apapun untuk mendikte Presiden Jokowi dalam memilih para pembantunya di kabinet. Itu sepenuhnya menjadi hak prerogratif presiden, hak istimewa yang diturunkan langsung dari konstitusi.

Namun, selalu terbuka ruang untuk publik menyuarakan harapan agar presiden menggunakan keistimewaan yang dimilikinya di atas biduk kebijaksanaan. Hal ini karena dengan kebijaksanaan, pemerintahan Jokowi akan mampu berlari kencang dan tetap seimbang.

Tanpa kebijaksanaan, roda pemerintahan dipastikan menjadi goyang dan publik tidak ingin hal itu terjadi. Rakyat ingin roda pemerintahan ini terus berjalan mulus hingga akhir masa jabatan yakni stabil dan tidak berguncang-guncang.

Rakyat ingin mengenang Presiden Jokowi sebagai negarawan bukan sosok yang berhasrat memperkuat kekuasaan. Itu sebabnya ruang bagi publik untuk menyuarakan penggunaan hak prerogatif harus dibuka selebar-lebarnya, diartukulasikan seluas-luasnya.

Jokowi Ajak PM Kepulauan Cook Satukan Kekuatan Hadapi Isu Kelautan dan Perubahan Iklim

Jokowi Bertemu Presiden Brasil Bahas Isu Kehutanan hingga Perubahan Iklim

Presiden Jokowi Gelar Pertemuan Bilateral dengan PM Inggris

Denny Indrayana Sorot Penegakan Hukum Melalui Puisi

Pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana membacakan puisi yang diberi judul "Korupsilah dalam Pelukan Koalisi". Puisi itu untuk menyoroti penegakan hukum di Indonesia. 

Denny kemudian mengunggah puisi dalam akun instagramnya. Puisi ini dibuat Denny setelah Kejaksaan Agung menetapkan Johnny G Plate sebagai tersangka yang dibarengi penahanan. Johnny terjerat kasus korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo.

Dalam puisinya, Denny menyebut ketika beda posisi, orang bisa dimasukan ke dalam penjara. Sementara yang berada di dalam koalisi bisa ngobrol strategi kontestasi di dalam Istana.

"Inilah kisah sensasi, ketika anda diborgol, karena beda posisi, sedang yang di istana, bebas ngobrol diskusi strategi kontestasi, sambil minum kopi," ujar Denny saat membacakan puisinya berjudul "Korupsilah dalam Pelukan Koalisi".

Ia berpesan dalam puisinya bahwa seharusnya koruptor bisa dihukum mati. Tidak mempedulikan koalisi ataupun oposisi.

"Karena hukum anti kriminalisasi, kendati atas nama pemberantasan korupsi, karena hukum di negeri ini seharusnya menghukum mati semua pelaku korupsi, tidak peduli oposisi ataupun koalisi," ujar Denny.