KPUD Belum Terima Surat Pengajuan PAW, Cinta Mega Masih Berstatus Anggota DPRD

Sanksi Pemecatan Cinta Mega, Perkuat Tindakannya Bermain Slot

Badan Kehormatan DPRD Sepakat Cinta Mega Melanggar Kode Etik

Kasus Cinta Mega Diminta Jadi Pelajaran Legislator PDIP

PDIP Sebut Ulah Cinta Mega Coreng Citra Partai

DPD PDIP Kirim Surat Pemecatan ke Cinta Mega Hari Ini

DPD PDIP Tak Khawatir Elektabilitas Merosot terkait Kasus Cinta Mega

Sanksi PDIP DKI ke Cinta Mega: Dicopot dari Anggota DPRD dan Tak Dicalonkan Jadi Caleg

Main Judi Online saat Rapur, Cinta Mega Lukai Hati Warga Jakarta

Nasib Cinta Mega Ditentukan Malam Ini

Badan Kehormatan DPRD DKI Tunggu Laporan Resmi soal Cinta Mega

Sebuah video viral memperlihatkan anggota DPRD DKI Jakarta tengah bermain gim saat rapat paripurna. Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta menyayangkan peristiwa tersebut. Seharusnya, seluruh anggota menaati peraturan dan memberikan contoh baik sebagai wakil rakyat DKI Jakarta.

Meski menyayangkan sikap koleganya, anggota Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, Rasyidi mengatakan tidak bisa memberi tindakan khusus kepada Cinta Mega, karena belum ada laporan resmi. 

"Badan Kehormatan itu tidak bisa melakukan sesuatu jika tidak ada laporan orang luar atau laporan siapapun dan dia harus resmi ditandatangani. Tidak bisa kita ujug-ujug ditelepon, oh tidak bisa. Itu masalahnya," ujar Rasyidi ketika dikonfirmasi, Jumat, 21 Juli 2023.

Politikus PDIP mengatakan pihaknya membutuhkan laporan. Hal itu diperlukan untuk menyampaikan temuan itu kepada Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

"Ditinjaklanjuti itu selama tujuh hari. Kita panggil mereka, siapa yang melaporkan kita panggil, ada saksi ada tiga, dan yang bersangkutan," tambah Rasyidi.

Rencananya, Rasyidi juga akan menanyakan secara pribadi kepada Cinta soal kabar indisipliner yang menimpanya awal pekan depan. 

Sebelumnya, nama Cinta Mega viral akibat beredarnya video dirinya tengah bermain game saat agenda rapat paripurna. Akibatnya, Cinta menerima peringatan keras dari Fraksi PDI perjuangan DPRD DKI Jakarta.

Fraksi PDIP DPRD DKI Minta Maaf

Cinta Mega Pakai Aset DPRD Bermain Game Saat Rapur

PDIP Berikan Peringatan Keras kepada Cinta Mega

Anggota DPRD DKI Ketahuan Asyik Bermain Gim saat Rapat Paripurna

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Cinta Mega tertangkap kamera sedang bermain gim di gadgetnya saat rapat paripurna di Gedung DPRD di Jakarta Pusa. Saat penjabat Gubernur DKI, Heru Budi membacakan laporan APBD DKI Jakarta 2022, Ia pun masih terlihat asyik bermain gim slot judi.

Namun, Cinta Mega membantah bahwa Ia bermain gim slot judi dan mengaku hanya bermain Candy Crush.

Atas viralnya kasus ini, PDIP juga akan membahas internal soal sanksi untuk anggota DPRD ini.

DPRD Jakarta Bakal Tindak Anggota Ngegame Saat Rapur

Anggota DPRD DKI Cinta Mega Bantah Main Game Judi Slot di Ruang Paripurna

DPRD Diminta Segera Bentuk Pansus Ancol

Hingga saat ini panitia khusus (pansus) sengkarut pengelolaan dan pembangunan sarana dan fasilitas di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PTJA) belum diusulkan.

Ulah Sejumlah Ajudan Heru Budi Dikritik Legislator DKI

Ketua DPRD DKI Pertanyakan Urgensi Pembentukan Pansus JIS

Fraksi PDIP DKI Desak Dibentuk Pansus JIS

Jutaan Akun Warga Jakarta Terlilit Pinjol hingga Rp10 Triliun

Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta Bakal Direvisi

DPRD DKI Diminta Cek Langsung Dugaan Mangkraknya Mal ABC

Revitalisasi JIS Diklaim Tak Ada Muatan Politik

DPRD Kota Depok Tidak Diberitahu Soal SE Penertiban Baliho

Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengingatkan Wali Kota Depok Mohammad Idris agar berhati-hati dalam mengeluarkan surat edaran (SE) penertiban pemasangan baliho. Aturan tersebut sebaiknya jangan tebang pilih.

Hendrik mengatakan, pihaknya tidak mendapat pemberitahuan mengenai terbitnya SE Nomor 300/345-Satpol.PP itu. Penerbitan SE tersebut murni inisiatif dari Pemerintah Kota Depok.

"Terkait SE tentang penertiban baliho ditujukan langsung kepada para pimpinan partai politik dan ormas Kota Depok. Tidak ada surat pemberitahuan ke DPRD. Artinya, SE ini diterbitkan oleh Wali Kota atas inisiatif Wali Kotanya sendiri tanpa ada komunikasi ke DPRD," kata Hendrik, Kamis, 6 Juli 2023.

DPRD, kata Hendrik, setuju apabila SE tersebut digunakan untuk memperindah estetika kota. Namun, apabila alasannya hanya untuk kepentingan politik terselubung, Hendrik meminta Pemerintah Kota Depok berhati-hati.

"Tapi harus hati-hati. Kembali lagi seperti ibu wali juga harus hati-hati mengeluarkan SE ini. Sebelum menertibkan baliho dan spanduk bacaleg ini, kan ada foto baliho bacaleg bu wali di mana-mana. Bahkan tempatnya pun banyak yang jorok," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris menerbitkan SE Nomor 300/345-Satpol.PP tentang Larangan Pemasangan Lambang, Simbol, Bendera, Spanduk, Umbul-Umbul, Banner, Reklame maupun Atribut Lainnya.

Pertimbangan Idris mengeluarkan SE tersebut ialah demi menjaga ketertiban serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam aturan itu dijelaskan bahwa setiap orang dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, banner, reklame, maupun atribut lainnya di atas trotoar, bahu jalan, badan jalan dan/atau median jalan. Kecuali mendapatkan izin/ rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu, setiap orang dilarang memasang spanduk maupun atribut lainnya dengan cara menggantung melintang di atas jalan.

DPRD DKI Usulkan Satu Garasi Satu Mobil Atasi Kemacetan Jakarta

DPRD DKI Usul Segera Undang FIFA Buat Menilai Kualitas JIS

Pengelola Ancol Diminta Terapkan GCG

Ini Daftar Proyek Mangkrak Ancol yang Buat DPRD DKI Ngamuk