Video dan berita moeldoko Terkini dan Terbaru Hari ini

Demokrat Nilai PK Kubu Moeldoko Tidak Adil

Nasional • 2 days ago

DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan Kepala Staf Presiden Moeldoko kepada Mahkamah Agung (MA) sangat tidak adil.

Herzaky Mahendra menyebut Moeldoko tidak akan bisa mengambil alih Partai Demokrat, sebab ia bukan termasuk kader maupun pengurus Partai Demokrat.

"Bagaimana bisa seorang yang bukan kader atau pengurus (melayangkan PK), apa yang mau diperjuangkan? PK itu kan memperjuangkan keadilan melalui hukum. Tapi, jangan pula ini dijadikan alat untuk berlaku yang tidak adil dan merebut kebenaran," ujar Herzaky Mahendra Putra dalam Metro Siang, Metro TV, Selasa (30/5/2023).

Herzaky bahkan mempertanyakan dan menyebut kantor pengurus DPP Partai Demokrat yang diurus oleh Moeldoko merupakan kantor bodong.

"Saya mau tanya kepada Moeldoko yang terhormat, Anda punya pengurus DPP, kantor DPP-nya dimana? Dimana kantor pengurus DPD yang 34 provinsi? Dimana pengurus DPC Anda? Ada nggak? Nggak ada, ini bodong, hanya berbekal kekuasaan saja," kata Herzaky.

Demokrat Diusik Istana Lewat Moeldoko?

Nasional • 2 days ago

Rumor upaya Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat melalui peninjauan kembali (PK) membuat Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono cemas. Terlebih Moeldoko adalah Kepala Kantot Staf Presiden yang dekat dengan pemerintah yang berkuasa.

DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa Moeldoko seharusnya tidak akan bisa mengambil alih Partai Demokrat. Sebab, Moeldoko bukan termasuk kader maupun pengurus Partai Demokrat. Ia meyakini bahwa PK Moeldoko tidak akan dikabulkan oleh MA.

"Sebab secara logika hukum, secara akal sehat tidak masuk di akal seorang yang tidak pernah menjadi kader, tidak pernah menjadi pengurus lalu mendadak bisa menjadi Ketua Umum. Di suatu helatan yang katanya namanya KLB tapi diadakan bukan pihak yang berwenang. yang dihadiri bukan oleh pemilik suara, bahkan sebagian besar bukan kader, karena kami tahu sebagian besar itu nyaleg dari partai lain," ujar Herzaky Mahendra Putra dalam Metro Siang Metro TV, Selasa (30/5/2023).

Herzaky juga mengatakan bahwa Moeldoko sudah mengajukan PK sebanyak 16 kali dan semuanya telah ditolak oleh Mahkamah Agung.

"Moeldoko mengajukan PK sudah sebanyak 16 kali dan ke-16nya ditolak," ujar Herzaky.

Herzaky juga mengungkapkan terdapat tiga poin bahwa Istana ikut terlibat mengambil alih Partai Demokrat melalui Moeldoko, di antaranya:

1. Moeldoko memberikan surat kuasa kepada kuasa hukumnya untuk melakukan PK pada 22 Oktober 2022.
2. Pada bulan yang sama tepatnya 3 Oktober 2022, Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.
3. Pengajuan PK itu dilakukan satu hari setelah Anies Baswedan datang ke DPP Partai Demokrat dan ada kapasitas bersama. Pada pertemuan ini Partai Demokrat resmi memberi dukungan untuk Anies Baswedan.

Fact Check: Upaya Tukar Guling PK Demokrat

Nasional • 2 days ago

Babak baru Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) vs Moeldoko kembali bergulir. Mahkamah Agung (MA) segera memulai proses peninjauan kembali yang diajukan kubu Moeldoko, untuk merebut Partai Demokrat.

Bola panas polemik kepengurusan Partai Demokrat kini berada di tangan Mahkamah Agung. Meski baru berjalan, isu MA akan mengabulkan PK Moeldoko sudah berhembus kencang. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana memprediksi hal tersebut, dan beranggapan putusan tersebut akan berkaitan dengan pencapresan di 2024.

Bukan kali ini saja Moeldoko mencoba mengambil alih Partai Demokrat, setidaknya sudah 16 kali langkah hukum yang ditempuh kubu Moeldoko untuk merebut takhta Demokrat.

Februari 2021:

- AHY sebut ada gerakan upaya ambil alih Partai Demokrat.
- Bersurat ke istana dan Menkopolhukam, namun tidak ada balasan.

Maret 2021:

- KLB Deli Serdang tetapkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat.
- Menkumham tolak pengesahan AD/ART kubu Moeldoko.
- Kubu Moeldoko ajukan gugatan atas putusan Menkumham.

Mei 2023:

- Kubu moeldoko melakukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Sosok Moeldoko tidak asing di dunia politik Tanah Air. Sebelum memulai karir politik, ia menjabat di sejumlah posisi strategis militer hingga akhirnya berada di pemerintahan Jokowi.

Berikut posisi Moeldoko di Demokrat vs Pemerintahan

Demokrat:

- Bukan kader Partai Demokrat.
- Terpilih sebagai Ketum KLB Deli Serdang.

Pemerintahan:

- Kepala Staf Presiden.
- Panglima TNI.

SBY Cemas Moeldoko akan Sukses Kudeta Demokrat

Nasional • 2 days ago

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cemas Kepala Staf Presiden Moeldoko akan sukses mengambil alih Partai Demokrat.

Melalui peninjauan kembali (PK) yang saat ini tengah ditangani oleh Mahkamah Agung (MA). SBY bahkan mengaku mendapat informasi dari seorang mantan menteri soal PK yang dilayangkan oleh Moeldoko tersebut.

PK yang dilayangkan Moeldoko sudah teregister di MA sejak pekan lalu. Biasanya MA menghabiskan waktu maksimal tiga bulan untuk memutus permohonan PK.

Seiring proses PK tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai cemas. Melalui Twitter miliknya, SBY merasa Demokrat bisa benar-benar diambil alih karena kuatnya tangan-tangan politik yang ingin menjegal partainya di pemilu 2024.

Demokrat terus memagari diri secara hukum dengan mencari kelemahan yang diajukan oleh pihak Moeldoko. Salah satu kelemahan yang mereka temukan adalah, tidak adanya tanda tangan Moeldoko saat PK diajukan. Dengan kata lain, Moeldoko semestinya tidak memiliki legal standing.

Kemelut Demokrat melawan Moeldoko sudah berlangsung selama dua tahun terakhir. Perkara tersebut cukup mendapat atensi publik karena Moeldoko berstatus tangan kanan Presiden Joko Widodo. Selama ini tidak ada teguran atau sanksi yang diberikan Jokowi kepada Moeldoko, karena dianggap telah merusak demokrasi.

Demokrat Dijegal Demi Kepentingan Pilpres 2024?

Nasional • 2 days ago

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebut upaya penjegalan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ujian demokrasi dan berpotensi menganggu pemilihan presiden, sehingga sifat pemilu jujur dan adil dipertaruhkan.

"Ini menjadi salah satu ujian demokrasi kita dan ujian pemilihan presiden 2024 prinsip konstitusionalitas yaitu jujur dan adil dipertaruhkan," ujar Denny.

Sementara itu, Tokoh Partai Demokrat Kubu Moeldoko Jhoni Allen Marbun membantah tudingan Denny tentang campur tangan Moeldoko dalam upaya penjegalan Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Tidak pernah Pak Moeldoko ingin kepada Partai Demokrat. Namun, kami-kami lah yang mencari figur untuk bisa mengembalikan Partai Demokrat menjadi partai rakyat," ujar Jhoni.

Salahkah kami yang demokrat milih rakyat dibegal oleh SBY melalui aturan yang tidak sah di luar proses kongres untuk dikembalikan Partai Demokrat menjadi partai rakyat

Diketahui, Mahkamah Agung (MA) mulai mengadili permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Moeldoko soal kepengurusan DPP Partai Demokrat.

Dilansir dari laman kepaniteraan MA, permohonan PK Moeldoko masuk pada 15 Mei 2023 dan teregister dengan nomor perkara: 128 PK/TUN/2023. Namun, belum ada majelis hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut.

MA biasanya menghabiskan waktu maksimal selama tiga bulan untuk memutus permohonan PK.

Denny Indrayana: Ada Campur Tangan Istana dalam Kudeta Partai Demokrat

Nasional • 2 days ago

Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Moeldoko masih berupaya mengambil alih Partai Demokrat melalui Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung. Menanggapi hal tersebut, mantan Wamenkumham Denny Indrayana menyebut ada campur tangan Istana yang tujuannya menjegal Anies Baswedan.

"Kalau Partai Demokrat "dicopet" oleh Moeldoko, maka Anies Baswedan tidak bisa maju, itu sangat mudah untuk dibaca," ungkap Denny Indrayana dalam program Primetime News Metro TV, Senin (29/5/2023).

Denny mengungkapkan jika memang tidak ada kaitannya dengan pencapresan, maka Presiden Jokowi pasti akan memberhentikan tindakan Moeldoko. Namun faktanya Jokowi justru terkesan membiarkan hal itu terus bergulir.

"Memang ada preferensi kepada bakal calon tertentu dan resistensi kepada calon yang lain," ujar Denny.

Menurut Denny langkah yang dilakukan Moeldoko untuk mengkudeta Partai Demokrat sangat mudah dibaca. Bahkan Denny menyebut tujuan merebut Partai Demokrat hanya untuk menjatuhkan partai oposisi yang juga sedang mengusung bacapres.

Namun pernyataan Denny itu dibantah keras oleh tokoh KLB Demokrat, Jhonny Allen Marbun. Ia menyebut mantan Wamenkumham itu tidak bicara fakta.

Allen mengatakan, Moeldoko sama sekali tidak menginginkan partai Demokrat. Justru para kadernya yang menginginkan Partai Demokrat menjadi partai rakyat, bukan Partai Cikeas ataupun Partai SBY.

"Harus saya tegaskan. Tidak pernah Pak Moeldoko menginginkan Partai Demokrat," jawab Allen.

Allen justru menyinggung posisi Denny di Kemenkumham saat di Era SBY. Ia mengatakan Denny hanya balas budi kepada SBY karena ditempatkan di golongan IV, bukan golongan III seperti di tempat Denny saat itu.

Moeldoko dan Johnny Plate Cek Kesiapan Venue KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo

Nasional • 28 days ago

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate bersama Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko meninjau langsung Hotel Meruorah yang menjadi venue KTT ASEAN 2023 pada 10-11 Mei mendatang di Labuan Bajo.

Selain itu, keduanya juga mengecek kesiapan Ayana Komodo Resort yang menjadi lokasi welcoming dinner para delegasi dan kepala negara anggota ASEAN.

Tak hanya lokasi konferensi, Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan keamanan dan dukungan dari seluruh masyarakatnya dalam menjaga situasi agar tetap kondusif. Sehingga, KTT ASEAN bisa berjalan lancar dan sukses.

Berbagai atraksi budaya juga disiapkan di sejumlah tempat wisata di NTT untuk menyambut para delegasi. Tak hanya itu, berbagai kostum dan pakaian adat juga disiapkan untuk dikenakan para delegasi saat KTT berlangsung.

Untuk menunjang mobilitas, 245 kendaraan listrik siap digunakan oleh para delegasi dan kepala negara anggota ASEAN.

Moeldoko Hadiri Panen Raya Sorgum di Waingapu

Nasional • 2 months ago

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI, Moeldoko mengunjungi Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dalam rangka panen raya sorgum, Rabu (12/4/2023). Pada panen raya kedua ini, terdapat 50 hektare ladang sorgum yang siap dipanen hingga dua minggu ke depan.

Pada panen raya ini, Moeldoko didampingi Bupati Sumba Timur, Khristofel Praing dan puluhan petani yang mengurus 100 hektare ladang sorgum di Waingapu.

Moeldoko menyebut saat ini Ia masih mengembangkan sorgum untuk keperluan pembenihan lahan-lahan lain. Upaya ini akan membuat pengembangan sorgum di Indonesia dapat bergerak secara masif dalam jangka panjang.

Pengembangan sorgum ini bukan tanpa kendala, Moeldoko menjelaskan hama belalang menjadi masalah pada panen kedua ini. Moeldoko berharap potensi sorgum dapat terus dikembangkan dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menghadiri panen raya sorgum pertama di Waingapu pada tahun lalu. Presiden berpesan untuk mengembangkan sorgum sebagai alternatif bahan pangan karbohidrat masyarakat Indonesia terutama di NTT.

BHPP Partai Demokrat Klaim PK Moeldoko Tak Punya Legal Standing

Nasional • 2 months ago

Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat, Mehbob menyebut pengajuan kembali yang diajukan kubu Moeldoko tidak memiliki legal standing, Rabu (12/4/2023). Hal ini karena dinilai tidak berdasarkan surat kuasa yang sah.

Menurut Mehbob ada kejanggalan dalam surat kuasa hukum dari kubu Moeldoko yang ingin mengambil alih Partai Demokrat. Surat kuasa hukum yang digunakan untuk mengajukan PK ke PTUN, diketahui tak memiliki kependudukan hukum (legal standing).

Surat kuasa PK atas nama Moeldoko ke PTUN Jakarta terdapat coretan dalam keterangan tanggal. Padahal, sebelumnya tercantum 6 Oktober, kemudian dicoret menjadi 2 Maret 2023 oleh kuasa hukumnya yaitu Jhonny Allen Marbun.

Moeldoko Bantah Tudingan Ajukan PK untuk Gagalkan Anies Nyapres

Nasional • 2 months ago

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko merespons berbagai reaksi Partai Demokrat usai pengajuan kembali (PK) ke Mahkamah Agung oleh KLB Moeldoko. Menurut Moeldoko, langkah ini merupakan persoalan hukum murni.

Hal itu diungkap Moeldoko kepada awak media di Waingapu, Sumba Timur, NTT, Rabu (12/4/2023).

Moeldoko mempertanyakan apa yang sebenarnya dipersoalkan oleh sejumlah Kader Demokrat. Langkah PK ke Mahkamah Agung menurutnya langkah hukum murni dan tidak perlu ditanggapi dengan emosi.

Mantan Panglima TNI itu juga menyinggung agar tidak mengartikan sesuatu dengan pendekatan primitif. Terlebih menuduh langkah PK-nya bertujuan untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan karena menurutnya hal itu tidak ada urusannya.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mencium adanya upaya politisasi Moeldoko saat mengajukan PK. Sebab, PK yang diajukan tepat sehari setelah Demokrat menyatakan dukungan untuk Anies Baswedan sebagai bacapres.

Moeldoko Minta Surpres soal RUU PPRT Segera Dikirim ke DPR

Nasional • 2 months ago

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyampaikan progres Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang menjadi RUU inisiatif DPR. Moeldoko menyebut, Surpres yang saat ini berproses di Mensesneg untuk segera bisa dikirimkan ke DPR RI secepatnya.

Sambil menunggu terbitnya Surat Presiden (Surpres), KSP dan kementerian terkait terus berkoordinasi untuk menyiapkan Daftar Isian Masalah (DIM) RUU PPRT dengan baik.

"Kita juga akan menyiapkan konsinyering, melakukan komunikasi-komunikasi, baik itu komunikasi publik, politik, dan mengakomodir berbagai lembaga-lembaga yang lain," ujar Moeldoko.

Selain itu, gugus tugas PPRT juga telah diperpanjang, Moeldoko menyebut gugus PPRT akan menjadi rumah konsolidasi bagi semua kementerian lembaga yang tidak masuk dalam Surpres.

Jokowi Melayat ke Rumah Duka Istri KSP Moeldoko

Nasional • 3 months ago

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana melayat ke rumah duka istri Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Koesni Harningsih di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/3/2023).

Sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju juga turut hadir ke rumah duka di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Selain itu, Menteri PPN Bappenas Suharsi Monoarfa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menparekraf Sandiaga Uno dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga ikut hadir melayat istri KPS Moeldoko.

Koesni Harningsih menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Minggu (12/3/2023) 04.40 Wib. Koesni Harningsih dikebumikan usai salat zuhur di Taman Makam Pahlamawan Bahagia, Tangerang Selatan Banten.

ICW: Kami Siap Hadapi Laporan Moeldoko

• 2 years ago

Menanggapi laporan Moeldoko ke Bareskrim Polri, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku akan mengukuti proses hukum secara baik. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan pihaknya siap menghadapi laporan Moeldoko. Selain itu Kurnia juga meminta masyarakat melakukan pengawasan terhadap kinerja pejabat publik meskipun ada tindakan dari yang bersangkutan.

Moeldoko Laporkan Peneliti ICW ke Bareskrim Polri

• 2 years ago

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melaporkan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik. Moeldoko mendatangi Bareskrim Polri didampingi kuasa hukumnya Otto Hasibuan pada Jumat (10/9/2021) siang.

Moeldoko akan Laporkan ICW ke Polisi

• 2 years ago

Kepala staf kepresidenan Moeldoko akan melaporkan ICW ke Polisi atas tuduhan pendemaran nama baik Moeldoko membantah tudingan ICW yang menyebut dirinya sebagai pemburu rente.

Moeldoko akan Somasi ICW untuk Kedua Kali

• 2 years ago

Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Moeldoko akan melakukan somasi kepada ICW untuk kedua kalinya setelah somasi pertama tidak mendapat jawaban. Sebelumnya ICW menuduh Moeldoko terlibat dalam produksi dan penawaran obat Ivermectin untuk penanganan covid-19.