Pemerintah Didorong Berikan Kemudahan UMKM untuk Ekspor

DPR melalui pemerintah akan memberikan bantuan kepada pelaku UMKM yang ingin naik kelas dan go international.

Kemendag Diminta Melakukan Penyesuaian Terbaru HET di Pasaran

Saat ini Harga Eceran Tertinggi (HET) produk dalam negeri sudah tidak up to date atau tidak ada penyesuaian terbaru lagi dengan harga yang ada di pasaran.

DPR Minta Komnas HAM dan LPSK Jangan Tebang Pilih Kasus

Menteri Desa Diminta Terlibat Langsung Bahas Revisi UU Desa

Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady mengimbau Kementerian PDTT terlibat langsung dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Desa.

Perpanjangan Kontrak IUPK PT Vale Indonesia Sebelum Divestasi Dipertanyakan

Pertimbangan yang memberikan ruang dan kemudahan perpanjangan kontrak Karya PT Vale Tbk sebelum dilakukan divestasi dipertanyakan.

Evaluasi PMN, Perum Bulog Didorong Jadi BLU

Perum Bulog didorong agar menjadi satker Badan Layanan Umum (BLU) ketimbang menjadi BUMN.

Penguatan Efektivitas Kebijakan Fiskal di RAPBN 2024 Disepakati

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya.
 

DPR Klaim APBN Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati APBN 2023 dan pembahasan Pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024.

Kebijakan Beli LPG 3 Kg Bawa KTP Jangan Persulit Masyarakat

Anggota Komisi VI DPR Khilmi menanggapi kebijakan pemerintah terkait pembelian LPG tiga kg harus menggunakan KTP.

BUMN Diminta Terlibat dalam Pembebasan Lahan Tol Probowangi

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR meninjau perkembangan proyek tol Probolinggo-Bayuwangi (Probowangi) Jawa Timur, yang sedang berlangsung.

PIA DPR RI Gelar Bazar dan Pasar Murah

Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI menggelar bazar dan pasar murah di Komplek DPR RI Senayan, Jakarta. Acara ini bertujuan mendorong kemajuan UMKM serta memperingati HUT ke-78 RI. 

Acara digelar dengan berbagai kegiatan, salah satunya berbagi kepada 1.700 karyawan DPR RI. Acara ini juga bertujuan untuk menghidupkan pelaku UMKM agar lebih giat membantu program pemerintah sejak masa pandemi covid-19.

Sebanyak 120 kuliner dan busaa berpartisipasi dalam acara ini. Sementara untuk pasar murah mendatangkan langsung sejumlah supplier aneka kebutuhan pokok. 

Pasar dan bazar ini secara resmi dibuka oleh wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidanng Industri dan Pembangunan Rahmat Gobel. Kegiatan ini digelar selama tiga hari, yakni 28-30 Agustus  2023.

"Untuk menghidupkan para UMKM terutama para pengrajin supaya lebih bergiat lagi membantu program pemerintah sjeak dua gtahun pandemi. Tujuannya adalah jadi kita mengumpulkan para pengrajin UMKM DPR dan kita juga memperkenalkan DPR ini adalah rumah," jelas Ketua Panitia Baza dan Pasar Murah 2023, Nita Aziz. 

Revisi UU ASN Bakal Tunda Penghapusan 2,3 Juta Honorer

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mengatur soal penundaan penghapusan 2,3 juta tenaga honorer.

Revisi UU ASN Bakal Tunda Peniadaan Honorer

Aniaya Warga hingga Tewas, Anggota DPR Dukung Oknum Paspampres Dihukum Mati

DPR Minta Anggota TNI Pelaku Penganiayaan Dihukum Berat

Gobel: Gorontalo Bakal Punya Rusun Berkualitas Hotel untuk Lansia Miskin

Rusun dibangun di atas lahan 9 ribu meter persegi. 

Polusi Udara di DKI Semakin Buruk, Komisi IV DPR Bentuk Panja

Novel Baswedan: Pemerintah dan DPR Telah Menghancurkan KPK

Arsul Sani Digeser ke Komisi II DPR

DPR Didorong Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Legislator Desak Pemerintah Tegur Pabrik dan PLTU, Kenapa?

Di Tengah Perkembangan Zaman, Presiden Tegaskan Jangan Kaku Membuat Aturan

Merespons Kritik Hasto soal Food Estate, Puan Bakal Cek Komisi IV

Puan: Anggaran Stunting Banyak Dipakai Buat Rapat dan Perjalanan Dinas

DPR Sahkan 64 UU Sejak 2019

Puan: Kekuasaan Tak Berarti Bila Rakyat Terbelah dan Pendendam

Ketua DPR Puan Maharani menyinggung soal kekuasaan tak berarti bila rakyat terbelah dan pendendam. Hal itu disampaikan saat memimpin Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2023-2024.

"Tidak ada artinya kekuasaan bila rakyat terbelah menjadi kepingan-kepingan sosial dengan penuh dendam, saling benci, saling dengki," kata Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.

Puan menekankan pentingnya demokrasi seperti Pemilu 2024 berjalan secara damai. Ia mengatakan seluruh elemen bangsa juga harus agar mengedepankan Pemilu 2024 tanpa perpecahan.

"Bahwa rakyat sentosa lah tujuannya, bahwa rakyat bersatu hidup tentramlah tujuannya," ucap dia.

Ketua DPP PDIP itu mengatakan perbedaan adalah hal alamiah. Fondasi utama untuk membangun negeri adalah persatuan rakyat. Sebab tanpa persatuan rakyat, bangsa akan sulit mencapai kemajuan.

"Bangsa Indonesia hendaknya setia kepada sifat asalnya, yaitu bangsa yang berbeda-beda tetapi dipersatukan oleh Pancasila. Ojo Pedhot Oyot!," ujar Puan.

DPR RI Selesaikan 64 Undang-Undang Sejak 2019

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengungkap bahwa DPR telah menyelesaikan 64 undang-undang selama empat tahun, sejak 2019 - 2023. Hal itu disampaikan Puan saat pembukaan Penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 16 Agustus 2023. 

Puan menegaskan DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI akan meneruskan pembahasan 13 (tiga belas) Rancangan Undang Undang yang masih berada pada Pembicaraan Tingkat I dan Rancangan Undang Undang lainnya yang masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023.

"DPR RI akan menuntaskan setiap pembahasan Rancangan Undang Undang tersebut, secara optimal dengan memperhatikan landasan konstitusional, aspek sosiologis, ekonomi, politik, dan juga aspirasi rakyat," tegas Puan.

Berikut ini rincian Undang-Undang yang telah diselesaikan DPR RI periode 2019-2023:

- Komisi I dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 6 (enam) Undang-Undang;

- Komisi II dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 26 (dua puluh enam) Undang-Undang;

- Komisi III dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 6 (enam) Undang-Undang;

- Komisi V dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 1 (satu) Undang-Undang;

- Komisi VI dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 5 (lima) Undang-Undang;

- Komisi VII dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 1 (satu) Undang-Undang;

- Komisi IX dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 1 (satu) Undang-Undang;

- Komisi X dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 2 (dua) Undang-Undang;

- Komisi XI dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 5 (lima) Undang-Undang;

- Badan Legislasi dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 7 (tujuh) Undang- Undang;

- Badan Anggaran dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 (satu) Undang-Undang selain Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Panitia Khusus DPR RI dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 3 (tiga) Undang-Undang.

Ketua DPR Apresiasi Penanganan Covid-19 Indonesia Termasuk Terbaik di Dunia

Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan apresiasi terhadap seluruh komponen anak bangsa sebab Indonesia berhasil melewati krisis pandemi covid-19. Bahkan, penanganan covid-19 di Indonesia menjadi salah satu yang terbaik. 

"WHO menyampaikan bahwa penanganan covid-19 di Indonesia termasuk yang terbaik di dunia," ujar Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, Rabu 16 Agustus 2023. 

Puan menyebut, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama dan gotong royong seluruh komponen bangsa Indonesia. Pengalaman tersebut, kata Puan, menjadi modal Indonesia menghadapi ancaman apapun melalui semangat gotong royong.

"Ini lah kekuatan bangsa dan nasional kita, yaitu gotong royong, jiwa bangsa Indonesia," ujarnya. 

Kejagung Langsung Tahan Anggota DPR Ismail Thomas

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ismail Thomas sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Ismail langsung dibui.

"Penetapan status tersangka dan penahanan tersangka IT (Ismail Thomas) Anggota Komisi I DPR RI atau Bupati Kutai Barat 2006-2016," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana di Kejagung, Selasa, 15 Agustus 2023

Ketut membeberkan kasus ini terkait dugaan korupsi penerbitan dokumen pernjanjian pertambangan Sendawar Jaya. Namun, Ketut tak membeberkan menjelaskan detail konstruksi perkara tersebut.

Tersangka dijerat Pasal 9 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebelumnya, Kejagung menggeledah kantor bupati Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Senin, 7 Agustus 2023. Sejumlah dokumen dibawa keluar dari kantor bupati. Kemudian tim langsung menuju kantor Kejaksaan Negeri Kutai Barat, di Jalan Sendawar Raya.

Penggeledahan itu diduga kuat terkait dengan perizinan perusahaan tambang batu bara. Yakni PT Gunung Bara Utama (GBU) dan PT Sendawar Jaya.

Legislator Dorong Pembentukan RUU Hak Asuh Anak Korban Perceraian